Politik Pemerintahan

Pakar UNAIR: Masa Kampanye, Presiden Petahana Harusnya Cuti

Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang mendapat banyak perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia.

Berbagai isu bertebaran untuk menaikkan popularitas masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memenangkan hati rakyat Indonesia.

Mengenai hal itu, Nurul Barizah selaku Dekan Fakultas Hukum (FH) UNAIR memiliki tanggapan secara khusus. Baginya, dalam masa kampanye kedua paslon dan tim sukses harus mentaati aturan pemilu yang telah ditetapkan.

Tidak dibenarkan jika salah satu paslon memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu dan menyukseskan dirinya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Ketika memasuki masa kampanye, idealnya seorang Presiden yang masih menjabat harus cuti. Hal tersebut untuk menghindari abuse of power. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesempatan,” kata Nurul.

Tidak dalam kerangka untuk membela paslon satu atau paslon lainnya, Nurul berharap kedua paslon dapat saling menjaga satu sama lain. Hal ini untuk mencegah perpecahan di masyarakat akibat perlakuan yang tidak adil.

“Ketika ada pelanggaran dari tim sukses salah satu paslon kemudian tidak diproses, maka pelanggaran dari paslon lain menjadi tidak diproses juga. Namun baru bisa dikatakan adil jika pelanggaran yang dilakukan oleh kedua paslon diproses,” jelasnya.

“Tidak kemudian ketika karena petahana, lalu memiliki power dan sebagainya kemudian tidak diproses dan mengakibatkan pihak tidak petahana juga tidak diproses. Mestinya kita kembalikan pada koridor hukum, semuanya harus diposes sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat pelanggaran dilakukan,” tambah Nurul.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar