Politik Pemerintahan

Pakar Hukum Unej: Ulang Pemungutan Suara di Dapil Jember II

Jember (beritajatim.com) – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, seharusnya pemungutan suara di Daerah Pemilihan II di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diulang karena kesalahan surat suara calon anggota legislatif DPRD kabupaten.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, tidak tercantum dalam surat suara. Dalam surat suara justru tercantum nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Kesalahan ini membuat Jumadi Made, saksi Partai Hanura, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu. “Pemilu di Dapil II cacat hukum. Kalau sudah cacar hukum, bagaimana dengan DPRD Jember-nya,” katanya.

“Saya memandang kondisi tidak adanya caleg dalam kartu suara adalah kondisi yang mengakibatkan pemilu di dapil itu diulang, karena hak dia setelah memenuhi prosedur dan syarat (pencalonan) tidak dipenuhi oleh panitia,” kata Ghufron.

“Seharusnya pemungutan suara ulang walau pun tidak ada normanya. Tapi saat tidak ada norma, power atau kewenangan dia (Komisi Pemilihan Umum) sebagai panitia digunakan,” kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, tidak semua fakta yang akan terjadi pada masa mendatang diatur dalam undang-undang. Namun apa yang menimpa caleg Hanura itu bisa dikategorikan dan sama dengan kejadian luar biasa yang diatur undang-undang sehingga memungkinkan pemungutan suara ulang.

“Hak warga untuk memilih sudah terselenggara. Tapi hak warga untuk dipilih tidak terselenggara,” kata Ghufron. Kekurangan dalam undang-undang tak boleh menghalangi hak warga untuk dipilih apalagi ternyata hilangnya hak itu karena kesalahan penyelenggara.

“Itu bukan salah warga, tapi salah KPU. Maka KPU harus bertanggung jawab,” kata Ghufron. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar