Politik Pemerintahan

Pakar: Ada Bentuk Diskriminatif Dalam Edaran Viral Bernada Rasis di Surabaya

Dr Suko Widodo

Surabaya (beritajatim.com) – Apapun yang melatarbelakanginya, pakar komunikasi asal Unair, Suko Widodo mengganggap jika edaran dari RW 03 Kelurahan Bangkingan-Surabaya mengandung adanya nada diskriminatif. Menurutnya, aturan itu harus segera dicabut.

“Secara semiotik komunikasi, apa yang terkandung di surat itu menyiratkan dua hal. Pertama, terkait tindakan diskriminatif. Ini menunjukkan ada perlakuan berbeda antar warga. Tentu ini tidak benar di tengah ajakan untuk menggelorakan semangat persatuan,” ujar Suko, Rabu (22/1/2020).

“Kedua, ini menunjukkan adanya kesewenangan atas penggunaan jabatan sosial. Siapa yang begitu? Tentunya Ketua RW. Ia tak boleh membuat keputusan itu. Harusnya, tidak boleh ada kesewenangan seperti itu,” tambah pria yang akrab disapa SW ini.

Lebih lanjut, Suko meminta agar Pemkot Surabaya hadir dalam menanggapi masalah ini. “Pengalaman saya, biasanya memang itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun infrastruktur wilayah. Nah, ini harusnya pemkot cepat tanggap agar tak ada upaya yang bisa merugikan warga akibat fasilitas wilayah tidak bagus,” tegasnya

“Selain itu, Bakesbangpol tidak boleh diam. Karena ini masih masuk ranah mereka, yakni pembinaan kerukunan sosial,” pungkas Suko.

Sebagai informasi, terkait viralnya edaran itu di dunia maya, sejumlah pejabat di RW 03 beserta RT di bawahnya mengucapkan permohonan maaf. Postingan surat dan video permintaan maaf terpampang dalam unggahan video di Facebook Polrestabes Surabaya. “Kami ketua RW III atas nama Paparan, Ketua RT 01 a.n Supandi, Ketua RT 02 a.n Parsono, Ketua RT 03 a.n Samsi, Ketua RT 04 a.n Sutris dan ketua RT 05 a.n Jimadi, menyampaikan permintaan maaf,” ujar Paparan.

Mereka yang melakukan perekaman video permohonan maaf ini menyampaikan bahwa mereka hendak meminta maaf dan mengklarifikasi. Bahwasanya surat keputusan bersama yang beredar tersebut telah mencantumkan kata-kata rasis. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwasanya surat tersebut memuat keputusan yang melanggar UU. “Maka dari itu kami memohon maaf dan mencabut aturan atas kesepakatan bersama tersebut,” pungkasnya.

Di sisi lain, Legislator DPRD Surabaya John Thamrun menegaskan jika sikap diskriminatif terhadap ‘Pribumi’ dan ‘Non Pribumi’, diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Ancaman pidana pun berpotensi hadir. Dikatakan John, pidana penjara hingga lima tahun menanti para pelaku. “Saat ini di Indonesia yang ada adalah status WNI dan WNA, jadi sudah tidak ada lagi rasisme,” terang politisi yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini. [ifw/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar