Politik Pemerintahan

Pakai Pelampung Saat Paripurna, Politisi Nasdem Sebut ‘Bu Gatot’

David Handoko Seto

Jember (beritajatim.com) – Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat, David Handoko Seto, memakai jaket pelampung saat sidang paripurna rekomendasi DPRD Jember terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, Jawa Timur, di ruang sidang gedung parlemen setempat, Senin (8/6/2020).

Sidang paripurna dihadiri Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, serta dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan. Pembacaan rekomendasi dilakukan bergantian oleh Hafidi (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Edi Cahyo Purnomo (PDI Perjuangan), Agusta Jaka Purwana (Demokrat), dan David Handoko.

David mengenakan jaket pelampung berwarna oranye itu sambil membacakan rekomendasi tersebut. Sementara Edy Cahyo Purnomo mengenakan jaket itu saat duduk di salah satu kursi ruang sidang. Namun dia tidak memakainya saat membacakan rekomendasi, karena kekecilan.

Pelampung yang dikenakan David mirip dengan pelampung yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, jumlah pelampung itu mencapai 55 ribu buah dan dipasangi atribut foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

“Mohon maaf, saya harus pakai pelampung, karena saya khawatir sebentar lagi DPRD Jember tenggelam. Untuk menyelamatkan DPRD Jember, mungkin harus pakai pelampung. Ini bentuk keprihatinan kami juga terhadap kebijakan bupati dan Pemkab Jember. Pengadaan (pelampung) tahun 2018, branding (pemasangan atribut) tahun 2019, dan baru dibagikan sekarang (ke nelayan) menjelang pilkada,” kata David.

David mempersilakan siapapun bertanya kepada penerima bantuan jaket pelampung. “Apakah mereka terjamin keselamatannya dengan pelampung ini, atau malah sebaliknya? Silakan ditanyakan sendiri,” katanya.

David kemudian mengenakan masker dengan gambar mulut yang tertawa. “Masker ini mungkin sedikit lucu, gambar orang tersenyum. Ini menjadi simbol, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD, di luar sana ditertawakan masyarakat. Kenapa DPRD dan bupati Jember tidak mau sinkron? Masyarakat bertanya-tanya siapa yang salah,” katanya.

Bupati Jember Faida

“Saya juga akan buka, kenapa hari ini saya gundul. Saya mencukur rambut gundul seperti ini adalah bentuk rasa sayang saya kepada Pemerintah Kabupaten Jember,” kata David, sambil membuka kopiahnya.

David lantas menyebut nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi yang selama ini tak pernah hadir saat diundang DPRD untuk rapat kerja. “Maka untuk mengobati kerinduan kami semua, maka ada tiga orang yang gundul, yakni pimpinan (Agus Sofyan), Pak Agusta, dan saya. Tapi rupanya penghormatan kami terhadap pemerintah Jember ibarat gayung tak bersambut,” katanya.

Dari atas podium, David tak hanya mengkritik pengadaan jaket pelampung bagi nelayan, tapi juga pengadaan seragam petani. “Kira-kira petani apakah butuh seragam? Yang dibutuhkan adalah kebijakan pemerintah bagaimaan membuat pupuk bisa tersalur dengan baik kepada masyarakat,” katanya.

David kemudian mengkritik pengadaan alat salon kecantikan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2019. Ia meminta Agusta membuka kotak warna hitam yang berisi alat-alat rias kecantikan yang ada di atas mejanya.

“Kami tidak keberatan ini di-branding (diberi atribut bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief), kalau ini diserahkan pada 2019. Tapi ini sudah masuk waktu menjelang pilkada, dan kami ketahui ini didistribusikan istri camat,” kata David.

“Untuk itu, kami berharap di akhir LKPj ini nanti, Ketua DPRD Jember untuk merekomendasikan agar (rekomendasi) LKPj ini ditembuskan kepada aparat penegak hukum. Demi asas keadilan, kami berharap rekomendasi LKPj ini didengar seluruh rakyat Jember, instansi vertikal, Kemendagri, KASN (Komisi Aparatu Sipil Negara), Kemenpan dan RB (Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), gubernur Jawa Timur, kalau perlu Presiden RI, diberi tembusan,” kata David.

David ingin dugaan peyimpangan pelaksanaan APBD diketahui pemerintah pusat dan aparat hukum ditindaklanjuti. “Layak jika kemudian saya sebut LKPj kali ini ‘Bu Gatot’, Bupati Gagal Total,” katanya.

David menyebut Jember saat ini dalam kondisi terpuruk dan membuat bupati baru periode berikutnya terbebani tugas berat untuk membenahi. Buruknya relasi eksekutif dan legislatif terlihat dari larangan pejabat-pejabat organisasi perangkat daerah menghadiri undangan parlemen. “Tidak cukup waktu dua tahun untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Usai sidang paripurna, Bupati Faida menolak menjawab pertanyaan wartawan. Ia memilih masuk ke dalam mobil dinas. Begitu juga Wakil Bupati Abdul Muqiet Arif. Dia meminta wartawan untuk bertanya kepada Faida. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar