Politik Pemerintahan

Paguyuban Sapoe Tjikrak Munculkan Sosok Calon Wakil Bupati Mojokerto

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Budi Mulya. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Paguyuban Sapoe Tjikrak Mojokerto memunculkan satu nama untuk maju dalam bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto untuk posisi calon Wakil Bupati. Ia adalah politisi Partai Gerindra yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2019-2024, yakni Budi Mulya.

Budi dinilai mempunyai kreteria yang bisa mewakili Paguyupan Sapoe Tjikrak Mojokerto. Selain Budi merupakan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pagar Nusa Kabupaten Mojokerto dan Kepala Sekretariat Markas Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur, orang tuanya merupakan tokoh yang dikenal di Mojokerto yakni Abdul Muchid.

Koordinator Paguyupan Sapoe Tjikrak, Banu S Blong mengatakan, Budi merupakan sosok yang merakyat dan baik. “Akarnya sudah kuat. Kita mendukung untuk maju karena kita ingin perubahan, meminjam kata Pak Prabowo ‘Kalau bukan kita, siapa lagi’,” ungkapnya, Selasa (28/1/2020).

Hal tersebut berangkat dari keprihatinan Paguyuban Sapoe Tjikrak terhadap pemimpin daerah di Kabupaten Mojokerto. Pasalnya, tiga Bupati Mojokerto harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Menurutnya, tidak ada di Indonesia seperti itu, hanya di Kabupaten Mojokerto.

“Ini tidak bisa dibiarkan harus ada perubahan, kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi sehingga kita anggap Budi Mulya sosok yang cocok untuk maju menjadi calon Wakil Bupati Mojokerto mendampingi Pungkasiadi (Bupati Mojokerto saat ini, red),” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Budi Mulya menyatakan siap menghadap manuver Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra. “Ya bismilah, karena dari teman-teman menghendaki adanya perubahan. Sampai saat ini, belum ada satupun parpol yang menetapkan calonnya,” katanya.

Pasangan Ikrar (Ikfina-Gus Barra) yang mengklaim bisa memborong 41 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto, namun hal itu tak membuatnya yakin. Sehingga ia akan berupaya keras untuk mengganjal manuver Ikrar untuk berebut mayoritas tiket partai politik (parpol).

“Ada 9 kursi yang tidak diambil, tapi elite yang berwenang memberikan tiket. Ditambah 3 kursi Gerindra di DPRD, saya masih punya waktu untuk menyakinkan partai. Saya menjabat sebagai anggota DPRD, konsekuensi harus mundur untuk melangkah sesuai dengan apa yang dikehendaki,” ujarnya.

Budi yang sebelumnya tidak pernah mendaftar dan ikut dalam proses penjaringan calon dari partai manapun termasuk Gerindra. Namun karena masyarakat yang meminta, ia pun menyanggupinya. Sehingga ia siap mundur dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

“Sebelum memutuskan mundur, saya minta kepastian secara survei harus dimunculkan dulu. Hasil memungkinan maka akan menjadi 12 kursi, survei paling tidak minimal satu bulan. Apapun hasilnya akan menentukan saya maju, bukan menunggu calon tapi saya menunggu survei elektabilitas,” tuturnya.

Sehingga, tegas Budi, pemikirannya untuk menyatakan berani maju bukan semata-mata instan. Karena ia menilai tim di bawah masih siap untuk mendukungnya, menyusul dua periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, ia pindah daerah pemilihan (dapil).

“Dua periode menjadi anggota DPRD, saya pindah dapil. Dari 50 anggota, hanya satu yang pindah partai yang terpilih yakni saya. Ini juga menjadi alasan saya maju. Pencitraan? Tidak, karena saya ketua pencak silat, abah tim pemenangan Khofifah, ibu saya Ketua Umum Muslimat. Ini perlu ditunjukkan tapi saya tidak berambisi, ini alasan kuat,” paparnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar