Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

PA Lamongan Berharap Sidang Isbat Nikah Massal Bisa Digelar Desember

Panitera Muda Hukum PA Lamongan, Mazir SAg MSi saat diwawancarai oleh wartawan.
Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Lamongan, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan kelas IA melakukan berbagai kegiatan inovasi dalam sistem pelayanannya. Sehingga nantinya masyarakat lebih bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan mengurangi keluhan atau permasalahan dalam pengurusan perkara di PA.
Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Panitera Muda Hukum PA Lamongan Mazir SAg MSi. Menurutnya, semua itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Selain itu, lanjut Mazir, kegiatan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam pembangunan zona integritas.
“Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yakni pelayanan dan kualitas. Untuk itu PA Lamongan terus berupaya memberikan yang terbaik. Sehingga kegiatan inovasi tersebut sangat dibutuhkan, baik berupa pemanfaatan teknologi informasi maupun kebijakan,” ungkap Mazir kepada beritajatim.com, Sabtu (7/8/2021).
Adapun beberapa inovasi kegiatan itu, Mazir menyebutkan, mulai dari Sidang keliling terpadu, akta cerai keliling,  hingga penyuluhan hukum. Selain untuk memberikan pelayanan prima,  hal itu dilakukan agar PA Lamongan bisa lebih mendekat dengan masyarakat sebagai pihak pencari keadilan. “Layanan-layanan itu, tentunya dapat diikuti oleh masyarakat yang sudah terdaftar pada layanan tersebut,” sambungnya.
Tak hanya itu, Mazir menambahkan, bahwa koordinasi antara petugas kepaniteraan juga sangat dibutuhkan, sehingga administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan dimaksimalkan untuk menuju pola elektronik dan digital. Saat ini, inovasi digital yang dilakukan oleh PA Lamongan salah satunya adalah Alaska (aplikasi pelayanan akta cerai dan status kependudukan).
“PA Lamongan telah bekerjasama dengan Disdukcapil Lamongan. Alaska itu ada dalam rangka memangkas birokrasi kepengurusan dokumen kependudukan. Kita menyerahkan akta cerai atau penetapan di mall pelayanan tanpa dipungut biaya alias gratis. Hanya penetapan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) itu tetap ada, karena memang aturan Pemerintah itu begitu,” terang Mazir.
Melalui Alaska, Mazir menambahkan, setiap perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengambil akta cerai sekaligus KTP, KK dan Akta Kelahiran. Kendati demikian, seiring dengan adanya PPKM, imbuh Mazir, beberapa kegiatan inovasi PA juga terkena imbasnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus ditunda.
“Mengenai kegiatan PA sebenarnya banyak sekali, tapi sejumlah poin yang kita terapkan, misalnya masalah sidang keliling biasa dan tugas-tugas lain yang biasa kita lakukan itu sedikit terkendala karena ada PPKM. Sebenarnya mau kita adakan lagi, tapi masih ada perpanjangan pembatasan dari Pemerintah,” jelasnya.
Perlu diketahui, sebelum diberlakukannya PPKM, dalam sidang keliling ini biasanya PA Lamongan bisa melakukan pelayanan sampai 50 pasangan. Kemudian karena PPKM, saat ini hanya melayani 20 pasangan saja. Menurut Mazir, hal itu dilakukan agar PPKM bisa berjalan efektif. Bahkan jika mengkawatirkan, masyarakat yang menginginkan pelayanan harus diperiksa terlebih dahulu.
“Saat ini, pelayanan dilakukan mulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00, sebelum pandemi pelayanan mulai pukul 07.30 hingga 16.00 Wib. Sekarang, kira-kira maksimal hanya 10 perkara per hari. Biasanya kalau hari senin atau hari biasa bisa sampai 25 sampai 40 perkara,” tutur Mazir.
Lebih jauh, Mazir berharap, PA Lamongan bisa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menggelar Sidang Isbat Nikah Massal di luar gedung PA. Sebab sampai sekarang, berdasarkan catatan dari Disdukcapil, masih banyak warga Lamongan yang telah melakukan nikah di bawah tangan (secara Islami) dan belum mempunyai sertifikat atau buku nikah sebagai legalitas pernikahannya.
“Sidang Isbat itu fungsinya orang yang tak punya akta nikah bisa mempunyai, tapi kalau kita yang mengadakan sidang terpadu itu bayar mas, tapi kalau kerjasama dengan Pemkab nantinya kan bisa gratis. Karena jika kerjasama dengan Pemkab, anggaran untuk menggelar sidang Isbat nikah massal bisa bersumber dari DIPA APBD Lamongan. Semoga kalau tidak ada aral melintang, Desember bisa kita lakukan,” jelas Mazir.
Dari informasi yang dihimpun, terdapat beberapa perubahan fasilitas ruangan di PA Lamongan, di antaranya mulai dari ruang tunggu yang lebih besar, full AC, layanan minuman gratis, hingga penyediakan ruangan layanan khusus bagi warga difabel, serta parkiran yang lebih luas. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat pencari keadilan lebih nyaman saat datang ke PA Lamongan.[riq/ted].

Apa Reaksi Anda?

Komentar