Politik Pemerintahan

Optimalkan Dana Desa, Dinas PMD Jatim Kumpulkan 1.000 Pendamping Desa

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim di sela-sela rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pedesaan bersama 1.000 pendamping, mengajak untuk bersama-sama makan telur ayam di Hotel Utami Sidoarjo, Senin (25/11/2019).

Ajakan itu disampaikan langsung oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono, mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dengan di dampingi Kepala Dimas PMD Jatim, M Yasin.

“Ini adalah rakor teknis bagi pendamping desa. Ada 1.000 pendamping desa yang tugasnya adalah untuk mengawal tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa melalui stimulusnya adalah dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya,” kata Kepala Dimas PMD Jatim, M Yasin.

Dalam rakor ini, menurut Yasin, para pendamping desa dibekali khusus, karena ada tiga agenda prioritas pemerintah yang harus diselesaikan. Pertama, kemiskinan pedesaan sebanyak 14,43 persen. Sementara di kota 6,8 persen.

“Jadi, gapnya masih cukup tinggi. Ini harus segera ditangani. Tidak mungkin kemiskinan desa menyalip kota. Paling tidak jaraknya jangan terlalu lebar,” imbuhnya.

Kedua, terkait dengan stunting. Di Jatim stuntingnya masih rata-rata 32 persen. Salah satunya ada di desa. Ketiga, terkait dengan 363 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal. “Gubernur minta segera dientaskan. Karena itu, hari ini seluruh pendamping dikumpulkan semua,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, para pendamping desa dikumpulkan karena pada bulan Desember-Januari, pemerintah desa menyusun APBD desa. Maka APBD desa harus dikawal betul oleh pendamping.

“Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBD desa harus bisa membantu mengurangi kemiskinan pedesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal,” jelasnya.

Pihaknya mengakui memang APBD Desa itu menjadi kewenangan kepala desa, tapi, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Sehingga antara kewajiban dengan kewenangan harus sinkron.

“Jangan karena kewenangan tapi tidak berbasis kepentingan umum masyarakat, tidak berbasis kebutuhan dan tidak berbasis permasalahan,” tukasnya.

Dalam penanganan desa, Gubernur Jatim ingin tahun 2020 Jatim terbebas dari desa tertinggal. Tahun 2019, di Jatim masih ada 363 desa tertinggal dari total jumlah desa di Jatim sebanyak 7.724 desa.

Meskipun secara teknis tidak mungkin terselesaikan 100 persen, karena berbagai kendala. “Misalnya desa itu rawan bencana, desa yang memiliki akses terhadap komunikasi internet, akses terhadap tenaga medis,” terang Yasin.

Sebanyak 363 desa yang tertinggal tersebut, terbanyak berada di Sumenep, yakni 100 desa. Dari 100 desa tertinggal itu, 45 desa tertinggal diantaranya berada di kepulauan sebanyak 45 desa.

Selain 363 desa tertinggal, di Jatim juga terdapat dua desa sangat tertinggal. Yakni, di Bondowoso dan desa Renokenongo Sidoarjo.

“Di Sidoarjo, desa yang tenggelam itu indikatornya masih ada tetap diukur. Desanya tidak ada, tapi penduduk dan pelayanan publik ada dan akses kesehatannya juga masih ada,” paparnya.

Yasin menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 7,44 Triliun untuk 7.724 desa. Sedangkan tahun 2020, nilainya meningkat menjadi 7,6 Triliun.

“Jadi, ada peningkatan bantuan dana desa sebesar Rp 231 miliar untuk 7.724 desa. Termasuk, empat desa terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo itu masih dihitung. Tapi, tidak dialokasikan. Jadi, sillvanya masih menjadi perhitungan tidak cair,” ungkapnya. [isa/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar