Politik Pemerintahan

Optimalisasi KIM Jadi Upaya Pemkab Pamekasan Dorong Ekonomi Masyarakat

Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Pamekasan, Arif Rachmansyah (kiri) saat menjadi pembicara dalam kegiatan Webinar Bersama Insan Pers Pamekasan, Jum'at (26/2/2021).

Pamekasan (beritajatim.com) – Optimalisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi salah satu upaya pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan, guna mendorong pemberdayaan sektor ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan di wilayah setempat.

Bahkan keberadaan KIM juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi kepada publik, apalagi kelompok organisasi tersebut berada di masing-masing desa/kelurahan di 13 kecamatan berbeda di kabupaten Pamekasan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Pamekasan, Arif Rachmansyah saat menjadi pembicara dalam kegiatan Webinar Bersama Insan Pers Pamekasan, Jum’at (26/2/2021) kemarin.

“Melalui kelompok informasi masyarakat ini kita harapkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas, salah satunya melalui media yang dikelola KIM di setiap desa/kelurahan,” kata Kabid IKP Diskominfo Pamekasan, Arif Rachmansyah.

Saat ini jumlah KIM di Pamekasan, terdata sebanyak 13 kelompok yang tersebar di 13 desa/kelurahan dari total sebanyak 189 desa/kelurahan di Pamekasan. “Idealnya masing-masing desa/kelurahan minimal memiliki satu KIM, sehingga bisa membantu mempromosikan berbagai potensi desa secara optimal,” ungkapnya.

“Dari itu selain mendorong KIM yang sudah ada untuk meningkatkan dan mengembangkan isi informasi yang disajikan dengan baik, terutama terkait potensi ekonomi yang ada di kabupaten Pamekasan. Tentunya kami juga mendorong terbentuknya KIM di masing-masing desa/kelurahan di Pamekasan,” sambung Arif Rachmansyah.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menjelaskan gagasan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, di mana 10 persen di antara total alokasi dana desa untuk publikasi dan akuntabilitas publik.

“Sehingga melalui ketentuan ini KIM bisa berperan aktif mengelola informasi desa, melalui dana desa. Jika minimal dana desa sekitar Rp 500 juta, maka khusus untuk publikasi dan transparansi pengelolaan dana desa yang bisa dikelola KIM sekitar Rp 50 juta,” jelasnya.

Bahkan pihaknya menilai keberadaan KIM di setiap desa/kelurahan nantinya dapat menjadi media efektif untuk mempromosikan beragam potensi desa yang berujung pada peningkatan sektor ekonomi masyarakat. “Keberadaan KIM di desa/kelurahan ini, tentu juga akan menjadi media efektif dalam ikut mempromosikan potensi sumber daya alam dan ekonomi di masing-masing desa/kelurahan,” tegasnya.

“Tidak kalah penting dari semua ini, bahwa keberadaan KIM ini tentunya juga bisa membantu mempromosikan dan mengarahkan kebijakan pemerintahan desa dalam mengembangkan tema desa, sesuai dengan program Pemkab Pamekasan, yakni desa tematik,” pungkasnya. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar