Politik Pemerintahan

Opini LHP Jeblok, Bupati dan Wabup Jember Tetap Hadiri Undangan BPK

Dari kiri ke kanan: Bupati Hendy Siswanto, Ketua BPK Jatim Joko Agus Setyono, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Wakil Bupati Firjaun Barlaman

Jember (beritajatim.com) – Jika pada masa awal pemerintahannya, Bupati Faida menerima warisan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2015 dari Bupati MZA Djalal, Bupati Hendy Siswanto justru sebaliknya.

Tiga bulan memerintah, Hendy menghadiri undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur untuk penyerahan opini tidak wajar terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2020, Senin (31/5/2021).

Hendy tak sendirian. Dia didampingi Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Saya harus hadir sendiri bersama wakil bupati karena ini menyangkut nasib orang dan masa depan Jember ke depan,” katanya, Selasa (1/6/2021) pagi.

Kehadiran Hendy memenuhi undangan BPK ini mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi. “Pada saat hasil audit BPK dinilai jelek, ternyata Pak Hendy hadir sendiri. Padahal sebenarnya dia bisa mewakilkan ke pejabat selevel sekretaris daerah,” katanya.

Hal itu yang dilakukan Bupati Faida. Dalam catatan beritajatim.com, selama masa pemerintahan Bupati Faida pada 2016-2021, BPK hanya sekali memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap pengelolaan APBD 2017. Saat penyerahannya, Bupati Faida hadir sendiri dan berfoto bersama kepala daerah lainnya.

Sementara terhadap pengelolaan APBD 2016 dan 2018, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Kali ini yang menghadiri undangan BPK adalah Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Paling buruk adalah pada pengelolaan APBD 2019, karena BPK tak mengeluarkan opini dan catatan disclaimer. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar