Politik Pemerintahan

Ombudsman: Rapor Pelayanan Publik di Jember Belum Memuaskan

Jember (beritajatim.com) – Rapor pelayanan publik di Kabupaten Jember belum memuaskan. Ombudsman menilai, Pemerintah Kabupaten Jember masih masuk zona kuning untuk urusan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

“Survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada 2019 secara keseluruhan belum menunjukkan rapor hijau. Rapornya masih kuning, nilainya masih kurang,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jatim Muflihul Hadi, Rabu (17/9/2020).

Ombudsman menilai kurang lebih 151 produk pelayanan publik di sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Ada 30 item standar pelayanan produk yang yang harus dimiliki antara lain ruang pelayanan, standar pelayanan, standar waktu, standar persyaratan, standar operasional pengaduan, dan lain-lain. Ombudsman langsung mengecek ke lapangan. “Dengan nilai rapor kuning, ada beberapa banyak standar yang belum dipenuhi,” kata Hadi.

Tahun 2019, survei dilakukan untuk 16 kabupaten dan kota di Jatim. Baru tahun depan Ombudsman menyurvei 38 kabupaten dan kota.

Ombudsman Wilayah Jawa Timur saat ini turun ke Kabupaten Jember untuk melakukan riset terhadap sistem perizinan daerah. Mereka melakukan kajian cepat mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jember.

Ombudsman menerima empat laporan pengaduan dari masyarakat Jember soal proses perizinan. Ombudsman melihat ada persoalan sistem perizinan yang harus dibenahi. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Ombudsman memiliki agenda menemui sejumlah pihak, antara lain Dinas PTSP, pengusaha, DPRD Jember, dan lain-lain.

“Kami mengambil data sebanyak-banyaknya. Kami coba ambil basic pendelegasian kepala daerah kepada dinas yang dikhususkan untuk percepatan pelayanan, khususnya perizinan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Jatim Achmad Khoiruddin.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar