Politik Pemerintahan

Nyalon Pilkada, 2 ASN Ini Penuhi Panggilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Yoko Priyono - Kusnan Hariadi bertemu di kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Mojokerto ini memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Selasa (21/1/2020). Keduanya dipanggil untuk dimintai klarifikasi menyusul telah mendeklarasikan diri maju dalam bursa Calon Bupati (Cabup) Mojokerto 2020-2025.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono datang sekira pukul 10.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan hingga pukul 11.30 WIB. Sementara, ASN Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Kusnan Hariadi datang sekira pukul 10.30 WIB.

Hingga saat ini, Kusnan masih menjalani klarifikasi yang langsung dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at. Kedua ASN tersebut dimintai klarifikasi karena dicurigai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya klarifikasi saja karena saya ASN. Maka saya harus ya klarifikasi sesuai UU Pemilu dan UU ASN donk, ya kan? Untuk yang lain silahkan ke Bawaslu. Yang ngomong melanggar kan sampeyan, saya kan taat aturan sesuai dengan UU,” ungkap, Yoko Priyono usai dimintai klarifikasi.

Yoko menegaskan, terkait pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Mojokerto jika sudah ada penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Sehingga apa yang dilakukan saat ini, ia pun menyerahkan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

“Menurut aturan, seorang ASN mundur pasca penetapan calon. Itu ada di UU ASN dan UU Pilkada. Kita baca UU, nanti yang tanya Bawaslu,” tegasnya sembari masuk mobil.

Kusnan Hariadi mengaku, setahun sebelum memasuki masa pensiun pada Agustus 2020 mendatang, ia sudah mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Surat Keputusan (SK) MPP tersebut sudah dikantongi sejak 1 Desember 2019 lalu.

“Saya sudah memiliki SK MPP sejak 1 Desember. Saya rasa tidak ada yang dilanggar. Jika nantinya saya diharuskan mundur dari ASN karena pendaftaran ini, tidak ada masalah. Kalau memang aturannya seperti itu, saya akan ikuti,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, pihaknya mengundang dua ASN yang diduga mengikuti proses dalam pilkada Kabupaten Mojokerto. “Yakni terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN,” katanya.

Saat ini, masih kata Aris, Pilbup Mojokerto sudah memasuki tahapan namun belum masuk tahapan kampanye. Tetapi, Bawaslu memiliki tanggungjawab untuk memastikan adanya netralitas ASN dan TNI/Polri. Sehingga dalam tahapan ini, ASN dan TNI/Polri meski belum memasuki tahapan apapun tapi harus menjaga netralitas.

“Yang memiliki kewenangan menindak terkait ASN adalah KSN. Kita hanya minta keterangan terkait proses yang bersangkutan kedatangannya ke parpol untuk mengambil dan mengembalikan formulir calon bupati dan calon wakil bupati,” ujarnya.

Aris menambahkan, dari hasil klarifikasi tersebut akan diplenokan yang nantinya akan digunakan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terkait sanksi dan jenis sanksinya, KASN yang akan menjatuhkan.

“Hari ini, kami juga panggil BKPP Kabupaten Mojokerto untuk diminta keterangan terkait hal ini karena BKPP yang ahli di bidang ini. Senin kemarin, kita juga sudah panggil sejumlah parpol yang sudah menerima pendaftaran ASN. Yakni Nasdem dan PPP,” pungkasnya. [tin/but]






Apa Reaksi Anda?

Komentar