Politik Pemerintahan

NU: PKB Cabut Rekom Cabup Jember adalah Kecelakaan Sejarah

Jember (beritajatim.com) – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, usulan pencabutan rekomendasi calon bupati untuk Djoko Susanto oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember adalah kecelakaan sejarah.

“Ini seharusnya tidak terjadi. Idealnya tidak seperti itu. Ini yang disebut historical accident, di mana rekomendasi sudah turun. Di situ ditetapkan calon bupati yang diberangkatkan PKB adalah Bapak Djoko Susanto dan calon wakil bupati Saudara Muhammad Ayub Junadi. Itu sudah ditandatangani pada 21 Februari 2020,” kata Abdullah, Senin (24/3/2020).

“Tapi waktu rekom itu ditandatangani, tentu diikuti beberapa perintah yang harus dilaksanakan oleh yang mendapatkan rekom. Mulai dari konsolidasi, koordinasi, sampai deklarasi. Berselang beberapa hari, perintah rekomendasi belum dilaksanakan, rekomendasi lain keluar (dari Partai Gerindra),” kata Abdullah.

Dalam rekomendasi Gerindra, Djoko Susanto berpasangan dengan Ahmad Halim. “Padahal yang keluar dulu adalah dari PKB. Jadi ibarat sesuatu yang sudah di-deal, sudah jadi tunangan, tapi kemudian muncul, akan dikawinkan lagi dengan orang lain. Ini hal yang sulit kami terima. Terlepas apakah PKB tidak bisa memberangkatkan sendiri dan harus berkoordinasi, kami paham realitas itu. Toh PKB menyiapkan dengan siapa (partai lain) sudah ada komunikasi untuk memberangkatkan,” kata Abdullah.

Munculnya rekom Gerindra yang mengawinkan Djoko dengan Halim, menurut Abdullah, memunculkan persoalan tersendiri. Apalagi ternyata belakangan, Djoko masih akan bermusyawarah nantinya dengan partai-partai pengusung untuk menentukan calon wakil bupati.

“Padahal di kontrak jam’iyah, sebagai komitmen dari calon kepada NU yang sudah disampaikan di depan MWC dan PAC, sudah jelas menggandeng kader NU sekaligus kader PKB Muhammad Ayub Junaidi,” katanya.

“Ketika posisi yang sudah jelas disepakati di situ berubah lagi, menjadi nominasi lagi dan harus disandingkan dengan calon yang lain, bagaimana dengan kami yang sudah meminang? Itu secara psikologis harus dipahami,” kata Abdullah.

Apalagi kesepakatan melalui proses tak sebentar. “Kami juga menjaring, membicarakan, mengomunikasikan sampai ada kesepakatan terhadap pasangan ini. Bahkan pasangan ini (Djko-Ayub) menjadi komitmen tidak hanya PKB dengan NU, tapi juga PKB dengan lintas partai,” kata Abdullah.

PCNU Jember juga menganggap Djoko belum melaksanakan deklarasi dan konsolidasi internal sebagai kesepakatan. Padahal deklarasi, konsolidasi, dan sosialisasi ini bertujuan menaikkan elektabilitas. “Agar bisa diketahui publik bahwa ini pasangan yang akan diberangkatkan,” kata Abdullah. Dari sinilah kemudian PCNU Jember sepakat untuk menarik dukungan dari Djoko Susanto.

Sebelumnya, Darsan, juru bicara Djoko Susanto, menyatakan tidak mengenal istilah pencabutan rekomendasi. “Karena proses dari awal pendaftaran sampai terbitnya rekomendasi dari DPP sudah kami ikuti sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai tersebut,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Darsan menganggap sesuai prosedur, rekomendasi dari DPP PKB untuk mencalonkan Djoko menjadi bupati sudah final. Soal nama calon wakil bupati, Djoko belum memastikan. Djoko masih menunggu finalisasi surat keputusan rekomendasi beberapa partai politik.

Soal tudingan bahwa Djoko mengkhianati kontrak jam’iyah, Darsan mengatakan, semua persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sudah dipenuhi Djoko Susanto. Terbitnya surat keputusan rekomendasi itu menunjukkan bahwa persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi oleh mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jember itu. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar