Politik Pemerintahan

Normalisasi Kali Lamong Tunggu Koordinasi

Gresik (beritajatim.com)- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan normalisasi Kali Lamong yang menyebabkan banjir di daerah Gresik Selatan menunggu kordinasi lagi. Hal ini dikarenakan normalisasi tersebut membutuhkan dana besar dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) serta Kementrian terkait.

Emil Dardak datang ke Pemkab Gresik dan bertemu dengan Bupati Sambari Halim Radianto untuk membicarakan secara penanganan banjir di Gresik. Bupati Sambari didampingi Wakil Bupati Moh. Qosim dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Banyak hal yang dibicarakan, dalam pertemuan tersebut, termasuk rencana pembangunan tanggul Kali Lamong yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim.

Mantan Bupati Trenggalek itu mengajak semua komponen untuk mengawal suksesnya Perpres 80 tersebut. “Ini adalah salah satu upaya kami bersama wilayah terdampak banjir, utamanya Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi,” katanya di Kantor Bupati Gresik, Jumat (3/1/2020).

Ia menambahkan, pembangunan tanggul Kali Lamong yang membentang dari Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu, butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa lebih ditekan dan sesuai dengan rencana.

Di hadapan Bupati Sambari dan OPD Pemkab Gresik, Emil juga berharap ketersediaan lahan yang paling rendah risiko dampak genangan air. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk, serta tak ada tanaman pangan seperti sawah. “Bersama BBWS, kami lakukan identifikasi lahan,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Sambari mengatakan, banjir yang terjadi selama ini akibat luapan anak sungai Bengawan Solo. Imbasnya, sejumlah daerah seperti Mojokerto hingga Gresik setiap tahun saat musim hujan selalu kebanjiran.

“Di Gresik sendiri terdapat lima kecamatan yang terdampak. Untuk itu, melalui pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, BBWS, saya ingin agar penanganan banjir di Gresik dapat segera teratasi,” paparnya.

Penanganan Kali Lamong, menurut Sambari, memang menjadi kewenangan BBWS. Namun, pihaknya terus berupaya agar dapat dicarikan solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi.

“Kami optimistis dengan masuknya penanganan Kali Lamong pada Perpres nomor 80 tahun 2019 ini dapat segera terealisasi. Sehingga mampu memberikan solusi terbaik untuk penanganan Kali Lamong agar wilayah di Gresik tidak lagi terdampak banjir,” pungkasnya. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar