Politik Pemerintahan

Normalisasi Kali Lamong, Pemda Gresik Minta Pembagian Kewenangan

Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto (kiri) bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (tengah) saat paparan normalisasi Kali Lamong

Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus mengkebut normalisasi Kali Lamong. Sayangnya, dalam pengerjaan tersebut terbentur aturan serta kewenangan. Sehingga, untuk percepatan pengerjaan Pemda Gresik meminta pembagian tugas kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo usai pertemuan dengan Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Selasa (23/03/2021).

Sebelumnya, terkait dengan normalisasi Kali Lamong. Kewenangan daerah hanya diberi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan tersebut dinilai memperlambat penanganan. Hal ini sesuai Perpres nomor 80 tahun 2019.

Berdasarkan studi BBWS sejak tahun 2012. Terdapat 149 hektar lahan yang harus dibebaskan dengan menelan anggaran Rp 600 miliar. Namun, setelah studi LARAP 2020 selesai, lahan yang harus dibebaskan sebanyak 280 hektar dengan estimasi biaya Rp 800 miliar.

Dengan luas lahan yang harus dibebaskan sangat banyak. Bupati Gresik Gus Yani ingin mengambil kewenangan itu bisa dikerjakan oleh Pemkab Gresik. “Dengan begitu, proses akan lebih cepat. Saya sudah ngomong ke BBWS. Kalau kesini jangan hanya rapat terus, tapi ya MoU agar kami bisa segera bergerak menurunkan alat berat guna melakukan normalisasi Kali Lamong,” ucapnya.

Bupati milenial itu juga menjelaskan, akibat meluapnya Kali Lamong saat musim hujan. Tidak hanya terjadi pada induknya. Tapi juga anak sungai Kali Lamong.

“Dalam studi LARAP estimasi penanganan Kali Lamong memakan waktu sampai lima tahun. Meski begitu, saya tetap yakin dengan estimasi anggaran Rp 800 miliar bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Mudah-mudahan bisa, kita harus penuh strategi,” katanya.

Rencananya, pada bulan April 2021 nanti proyek normalisasi itu akan dimulai. Yakni menyasar di wilayah hulu mulai dari Desa Jono sampai Desa Tambakberas, Cerme sepanjang 1,8 kilometer. Menurut studi tersebut, normalisasi akan dilakukan dari wilayah hilir. Dengan jenis penanganan pembuatan tanggul. Baik tanggul tanah maupun tanggul parapet.

Sementara itu, Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto menyatakan, sebetulnya pihaknya siap dengan pendanaan normalisasi Kali Lamong asalkan lahannya sudah siap. Sehingga, dana yang dikucurkan tahun 2021 sebesar Rp 98 miliar ini bisa terserap sepenuhnya. “Kalau lahan siap, dananya bisa terserap semua. Kita tinggal mengikuti daerah saja, untuk dananya siap,” imbuhnya.

Tahun lalu, Pemda Gresik mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk pembebasan lahan. Saat ini progress pembebasan lahan baru tahap sosialisasi kepada pemilik lahan. Kemudian, rencananya nanti pada perubahan anggaran, dana yang dikucurkan untuk Kali Lamong akan ditambah. [dny/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar