Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Nasdem: Pejabat Pemkab Jember yang Bekerja Biasa Saja agar Segera Mundur

David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Nasdem

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat pemerintah kabupaten setempat agar bekerja profesional atau mengundurkan diri.

“Waktu kita tahun ini hanya tinggal hitungan hari. Sementara masih ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum melaksanakan serapan anggaran maksimal,” kata David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Nasdem, dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, di gedung DPRD Jember, Sabtu (9/10/2021).

Informasi yang diperoleh beritajatim.com, serapan APBD Jember 2021 saat ini mencapai 40 persen. “Saat ini bupati dan wakil bupati sudah memberikan kelonggaran luar biasa dengan meningkatkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sampai dengan tiga kali lipat, dengan harapan ASN (Aparatur Sipil Negara) bisa bekerja extraordinary dan out of the box,” kata David.

“Untuk itu bagi siapapun pejabat yang masih bekerja biasa-biasa saja, lebih baik segera menghadap bupati dan menyatakan mundur dari jabatan, daripada janji kerja bupati tidak bisa terealisasi dan rakyat yang harus menjadi korban,” tambah David lantang.

Menurut David, dalam tema Percepatan Menuju Jember Bangkit, sinergi dan kolaborasi sudah berjalan beriringan. “Hanya saja akselerasi atau percepatan itu sendiri masih belum nampak serius dari OPD. Untuk itu kami minta kepada OPD untuk merealisasikan akselerasi bukan hanya sebagai slogan tapi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

David meminta semua OPD Pemkab Jember benar-benar bekerja keras menuntaskan segala program yang menjadi skala prioritas dan yang masih tersendat. “Terus lakukan upaya perbaikan strategi dalam pencapaian target kerja demi suksesnya pembangunan Jember ke depan,” katanya.

David ingin tren peningkatan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD semakin turun. Beberapa tahun belakangan silpa cenderung naik. Tahun 2016 sebesar Rp 649 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 617 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 713 miliar, tahun 2019 sebesar Rp 630 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp 842 miliar.

“Ini memberikan pelajaran berharga pada kita semua untuk lebih jeli dalam menempatkan pos-pos anggaran dan memaksimalkan penyerapan anggaran, agar dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun mewujudkan program kerja bupati dan wakil bupati. Dengan demikian tidak ada lagi cerita anggaran kembali sia-sia dan meninggalkan banyak PR yang seharusnya bisa diselesaikan,” kata David. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar