Politik Pemerintahan

NasDem Bojonegoro Desak DPRD Bentuk Pansus Covid-19

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bojonegoro merasa prihatin dengan adanya wabah Corona Virus Disease (Covid-19), khususnya di Kota Ledre.

Terlebih dalam penanganan penanggulangan virus tersebut Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dinilai belum maksimal. Sehingga, pihaknya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat membentuk Pansus Covid-19.

“Untuk itu, Saya perintahkan kepada anggota fraksi NasDem untuk mempelopori dan memperjuangkan terbentuknya Pansus Covid-19,” kata Ketua DPD Partai NasDem Bojonegoro, Alham M Ubey, Sabtu (11/4/2020).

Masalah Corona ini, DPD NasDem Bojonegoro memanggil secara khusus tiga anggotanya yang duduk di lembaga legislatif, untuk dimintai laporan sekaligus membicarakan langkah-langkah yang sudah dijalankan pemerintah bersama satuan tugas.

Menurut NasDem, langkah-langkah yang dilakukan belum maksimal. Bahkan, menurut Alham, informasi dari pemerintah atau dari satuan tugas di tingkat kabupaten malah membingungkan masyarakat serta terkesan tertutup.

“Diharapkan, melalui Pansus Covid-19 ini, nantinya dewan bisa mengawasi kinerja satuan tugas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan satuan tugas di desa-desa,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah sudah mengalihkan anggaran dana di APBD untuk penanganan Covid-19 ini. Bahkan dana desa bisa dialihkan utk menangani masalah corona oleh pamerntah desa. “Kalau tidak diawasi secara ketat, bahaya. Baik secara kinerja maupun penggunaan anggarannya. Jangan sampai menjadi ajang korupsi yang memanfaatkan isu corona ini,” kata Alham, yang juga mantan jurnalis televisi ini.

Melalui pansus Covid-19, rakyat Bojonegoro bisa ikut mengawasi jalanya satuan tugas di semua tingkatan. “Soal Covid-19 ini, kami secara khusus membahas bersama anggota fraksi. Kesimpulannya, sudah mendesak Legislatif membentuk pansus,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikhin sebelumnya mengatakan, untuk penanganan penganggaran Covid-19 ini Pemkab Bojonegoro diharapkan bisa melakukan efesiensi anggaran pembangunan yang dinilai belum mendesak.

“Salah satunya penundaan pembangunan gedung baru DPRD Bojonegoro. Anggota DPRD sadar sesadar-sadarnya bahwa sejauh ini belum memberi kontribusi besar dalam penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Sehingga, lajut Politisi PKB itu, jika penundaan pembangunan gedung DPRD baru dinilai belum urgent meskipun kondisinya sudah lapuk di beberapa atap, dia merasa tidak masalah. “Termasuk pembangunan itu juga tidak masuk rekomendasi DPRD untuk program prioritas Pemkab Bojonegoro,” pungkasnya. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar