Politik Pemerintahan

Mutasi Pejabat Pemkab Bangkalan Tuai Protes

Bangkalan (beritajatim.com) – Sebanyak 204 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (2/9/2020) resmi dilantik sebagai pejabat struktural. Sayangnya, pelantikan itu tidak efektif karena diantara PNS yang dimutasi tidak sesuai dengan bidangnya.

Semisal pegawai yang semula menempati jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, kini dimutasi menjadi Kepala Bidang (Kabid) pajak dan retribusi ll pada Badan Pendapatan Daerah.

Melihat kondisi itu, Musawwir, Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, mengaku kecewa. Pasalnya, instansi tersebut sebelumnya melakukan salah input data pada pada RAPBD Perubahan.

“Saya sebelumnya sudah kecewa karena ada input data yang salah. Artinya, setiap instansi perlu pegawai yang kompeten di bidangnya. Kalau sekarang masih tetap seperti itu, jangan harap ada kemajuan di Bangkalan,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebelum mutasi dilakukan seharusnya mengkaji secara matang untuk menempatkan para pegawai. Tak hanya itu, Sekretaris Daerah (Sekda) juga memiliki andil untuk memberi masukan agar penempatan pegawai ini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan.

“Kalau tetap seperti ini, berarti Sekda tidak memberi masukan yang baik. Sekda kan yang tau pegawai ini cocoknya di mana dan sebagainya. Atau jangan-jangan ada Mr X yang bergerak di belakang ini semua, maka itu harus dijauhkan dari bupati,” tegasnya.

Meski begitu pihaknya berharap pegawai yang dimutasi dapat memberikan kontribusi bagi Bangkalan. “Ya kalau tidak, tunggu kehancuran. Semoga seseorang yang mengarahkan pada hal buruk segera menerima balasa-Nya,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengaku mutasi jabatan ini merupakan penyegaran di lingkungan Pemkab Bangkalan. “Ini sebuah penyegaran, saya berharap para pegawai segera beradaptasi dan melakukan pekerjaan barunya dengan baik untuk kemajuan Bangkalan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, pegawai yang dimutasi memiliki keahlian di bidang masing-masing. Sehingga, rotasi jabatan telah sesuai dan ia yakin para pegawai bisa bekerja dengan maksimal. “Untuk pegawai Dinkes bukan background medis namun tata usaha perkantoran jadi bisa saja dimutasi,” tandasnya. [sar/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar