Politik Pemerintahan

Mungkinkah Ada Coblos Ulang di Dapil Jember II? Ini Penjelasan Bawaslu Jatim

Jember (beritajatim.com) – Kontroversi calon legislator DPRD Jember di Partai Hanura menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.

Komisioner Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini mengatakan, sidang penyelesaian kasus tersebut bisa jadi dilakukan pihaknya. “Ini tergantung Bawaslu Jember persoalan ini diposisikan sebagai laporan atau sebagai Adm 1 (temuan). Kalau sifatnya laporan dari pihak luar, sidang tetap dilakukan di kabupaten. Tapi kalau (laporan pihak luar) dijadikan info awal dan dijadikan temuan, maka sidangnya naik (ditangani Bawaslu Jatim),” katanya.

Persoalan terjadi di Daerah Pemilihan II Kabupaten Jember. Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, tak tercantum dalam surat suara. Surat suara justru mencantumkan nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Ini membuat Partai Hanura melakukan protes keras dan menolak menandatangani hasil pleno penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat kabupaten. Mereka juga melaporkan hal ini ke Bawaslu.

“Pada prinsipnya, setiap ada temuan atau laporan yang masuk ke Bawaslu pasti kami kaji segala aspek kemungkinan terjadinya pelanggaran: kemungkinan pelanggaran administratif, kemungkinan pelanggaran etik yang menyangkut penyelenggara, dan kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana, atau bahkan mungkin sengketa,” kata Nur Elya.

Bawaslu masih mengkaji aspek kemungkinan pelanggaran administratif di Daerah Pemilihan Jember II. “Kalau itu menjadi temuan Bawaslu Jember, maka nanti sidangnya naik satu tingkat, di Bawaslu Provinsi,” kata perempuan berjilbab ini.

Dari penjelasan semua pihak, menurut Nur Elya, kemungkinan terjadi perkembangan persoalan yang tak hanya menyangkut pelanggaran administratif bisa saja terjadi. Hal ini yang memerlukan kajian lebih jauh.

Namun jika memang hanya terjadi pelanggaran administratif, maka ada tiga kemungkinan rekomendasi, yakni peringatan tertulis, perbaikan, dan menempuh aspek hukum lain. “Di Jember ini kan yang berkembang adalah wacana pemungutan suara ulang (PSU). Kemungkinan PSU juga kami kaji seperti apa. Hanya saja dalam undang-undang perlu diingat, (rekomendasi) PSU di wilayah Bawaslu adalah H+10 pelaksanaan pemilu. Artinya pada 27 April 2019 PSU (seharusnya) selesai (dilaksanakan),” kata Nur Elya.

Saat ini ranah keputusan PSU ada pada Mahkamah Konstitusi. “Tapi ini masih dalam kajian terus. Nanti dalam persidangan akan terungkap fakta-faktanya bagaimana,” kata Nur Elya.

Persidangan di Bawaslu Jatim sendiri dibatasi 12 hari sejak pleno Bawaslu Jember menyatakan adanya pelanggaran administratif. Sementara Bawaslu Jember dibatasi waktu 14 hari untuk melakukan klarifikasi dengan semua pihak terkait sejak pleno yang memutuskan adanya dugaan pelanggaran pemilu di Dapil II. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar