Politik Pemerintahan

Mulai Besok, Bupati Sumenep Tak Boleh Lagi Lakukan Mutasi ASN

Sumenep (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep melayangkan surat kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Surat tersebut berisi larangan terhadap kepala daerah melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung 8 Januari 2020.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi (HDI) Bawaslu Kabupaten Sumenep, Imam Syaf’i menjelaskan, penerapan aturan larangan melakukan mutasi ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota.

“Pada Pasal 28 huruf (a) dan (b) disebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri,” paparnya, Selasa (7/1/2020).

Berdasarkan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penetapan pasangan calon dilakukan 8 Juli 2020.

“Kalau dihitung mundur enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka sejak 8 Januari 2020, kepala daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan dari kementerian berwenang,” tandas Imam.

Larangan mutasi ASN itu dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pilkada Sumenep 2020. “Karena itu, kami minta pengertian dan kerja sama semua pihak untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku,” ucapnya. Seperti diketahui, Pilkada Sumenep dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020. [tem/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar