Politik Pemerintahan

Mulai 2017, Pengangguran di Bojonegoro Terus Meningkat

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Slamet.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro saat ini masih belum bisa mengurangi angka pengangguran yang terjadi sejak 2017 hingga 2020. Jumlah APBD Bojonegoro 2020 sebesar Rp5,5 tiriliun.

Jumlah pengangguran yang ada di kota minyak tersebut, pada 2020 mencapai 37 ribu orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 752 ribu orang. Jumlah tersebut sesuai dengan laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.

Jumlah tersebut semakin besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, angkatan kerja di Bojonegoro sebanyak 705 ribu orang. Sedangkan angkatan kerja yang masih menganggur sebanyak 26.068 orang.

Pada tahun 2019 angka pengangguran di Bojonegoro sempat turun dibanding pada 2018. Di 2018 jumlah pengangguran sebanyak 27.732 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 661 ribu orang.

Sedangkan pada 2017, jumlah angkatan kerja di Bojonegoro sebanyak 691 ribu orang. Dan yang masih menganggur sebanyak 25.139 orang. Rata-rata, dari penambahan angkatan kerja tersebut masih berusia produktif. Antara 25 hingga 45 tahun.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Slamet mengatakan, selama satu tahun terakhir jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bojonegoro memang mengalami peningkatakan.

Data yang dimilikinya, pada 2019 jumlah tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,56 persen jika dibanding dengan jumlah penduduk Bojonegoro. Sedangkan pada 2020, meningkat menjadi 4,92 persen.

Menurut dia, banyaknya tingkat pengangguran terbuka tersebut karena adanya lonjakan penambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. “Akibatnya perekonomian juga menurun dan kesejateraan masyarakat belum merata,” ujarnya.

Beberapa indikasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh Disperinaker diantaranya, karena meningkatnya jumlah penduduk Bojonegoro yang berakibat juga bertambahnya angkatan kerja, pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, perusahaan atau pengusaha yang tidak membatasi karyawan khusus dari Bojonegoro, sehingga banyak kompetitor dari daerah lain.

Serta belum meratanya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Bojonegoro di seluruh Kecamatan atau Desa. Baik berupa pelatihan berwirausaha maupun pelatihan kerja yang bisa menambak keterampilan, serta semangat dan motivasi menghadapi pasar kerja.

Sementara itu, Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI) Bojonegoro Aw Syaiful Huda mengungkapkan, banyaknya angkatan kerja yang berusia produktif seharusnya bisa menjadi modal awal yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

“Namun, menjadi masalah karena peningkatan angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, meningkatnya jumlah pengangguran ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas, namun bisa juga karena kualitas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan angkatan kerja yang mungkin saja belum sesuai dengan kebutuhan bursa kerja saat ini.

“Oleh karena itu, persoalan peningkatan angkatan kerja dan jumlah pengangguran di Bojonegoro ini perlu mendapat perhatian serius dari para pihak, baik dari pemerintah daerah hingga pusat, perguruan tinggi, pelaku usaha, maupun lembaga pelatihan kerja,” pungkasnya. [lus/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar