Politik Pemerintahan

Muhammadiyah Nilai Komunikasi Bupati dan DPRD Jember Hancur

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Joko Purwanto

Jember (beritajatim.com) – Muhammadiyah setiap tahun dimintai masukan terkait kinerja bupati oleh DPRD Jember, Jawa Timur. Muhammadiyah selalu menekankan pentingnya kepemimpinan yang komunikatif.

“Komunikasi yang dilakukan bupati bersama teman-teman DPRD Jember itu hancur. Itu sudah kami prediksi tiga tahun lalu. Kami sudah beri masukan, bahwa tolong komunikasi antara bupati dengan dewan dibangun, diperbaiki. Ini problemnya adalah bagaimana bupati memanajemen komunikasi,” kata Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Joko Purwanto, usai acara silaturahim dengan DPRD Jember, Senin (15/6/2020).

Saat awal terpilih, Bupati Faida hanya didukung 17 legislator dari empat partai politik di DPRD Jember, yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sebanyak 33 legislator lainnya di DPRD Jember berasal dari partai yang tidak mendukungnya saat pemilihan kepala daerah. “Artinya ini rentan sekali, rawan dengan hubungan antar lembaga,” kata Joko.

Perkiraan Muhammadiyah betul. Pola komunikasi yang buruk akhirnya justru membuat 50 anggota DPRD Jember belakangan justru solid berseberangan dengan Bupati Faida. Partai-partai yang semula mendukungnya akhirnya satu demi satu bersikap kritis terhadap kebijakan bupati.

Kendati demikian, Joko meminta kepada pemerintah daerah agar tidak sensitif terhadap penilaian kinerja oleh DPRD Jember, dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2019 maupun hak menyatakan pendapat. Ini karena parlemen menjalankan tugas konstitusionalnya.

“Kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah melihat bahwa dalam peraturan perundangan, mekanisme itu diatur. Jangan kemudian ada proses seperti itu, lalu ada yang sensi,” kata Joko.

Joko mengatakan, otoritas untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah sudah dipercayakan kepada DPRD Jember. “Itulah lembaga formal, lembaga resmi, yang punya kewenangan bukan hanya dalam bidang legislasi, bidang budget, tapi bidang pengawasan itu mutlak ada di sana,” jelasnya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar