Politik Pemerintahan

Muhammadiyah dan NU Pertanyakan Nasib Sekolah dan Pesantren Pasca Lebaran

Jember (beritajatim.com) – Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempertanyakan nasib pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah lebaran usai. Dua ormas ini mendesak Pemerintah Kabupaten Jember memperjelas langkah-langkah yang hendak diambil.

Anggota Muhammadiyah Covid-19 Command Center Jember Ainal Fuad mengatakan, pihaknya membutuhkan desain besar langkah-langkah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemkab. “Muhammadiyah memiliki banyak amal usah, termasuk pendidikan. Bagaimana ketika anak-anak mulai masuk sekolah? Kondisi Jember berbeda dengan daerah-daerah lain,” katanya, dalam rapat dengar pendapat mengenai penanganan Covid-19, di gedung DPRD Jember, Selasa (19/5/2020) malam hingga Rabu (20/5/2020) dini hari.

Muhammadiyah membutuhkan kebijakan yang tepat sebagai masukan bagi organisasi tersebut. “Informasinya Juni anak-anak mau masuk sekolah. Saya melihat berita di internet, di Finlandia, sekolah sudah masuk seminggu, guru dan muridnya terpapar Covid-19. Ini tentu jadi catatan penting,” kata Ainal.

“Perlu ada secepatnya langkah-langkah yang jelas dan konkret, dan disosialisasikan kepada ormas-ormas yang memiliki lembaga pesantren dan sekolah sehingga bisa liner,” kata Ainal.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 NU Jember Ayub Junaidi mengatakan, ada para santri bukan hanya dari Jember, tapi juga kota lain yang termasuk zona merah. “Jika tidak ada keputusan jelas dari pemerintah daerah, akhirnya pesantren membuka diri dan santri datang lagi, bagaimana cara penanganannya? Kan tidak mungkin ribuan santri ditaruh di (lokasi karantina) Jember Sport Garden?” katanya.

“Ini belum ada yang disampaikan pemeruntah daerah. Pemerintah daerah hari ini hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan seremoni pemberian bantuan. Saya kira soal bantuan seperti itu, ormas maupun relawan, tanpa ada pemerintah daerah sudah melakukan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki grand design penanganan covid ini,” kata Ayub.

“Kami tidak punya kewenangan menjawab hal teknis ke depan. Yang kami pakai dan kami laksanakan hari ini adalah pembagian sembako dan lain-lain. Ke depan konsepnya sudah ada, tapi kami tidak pegang itu. Yang berhak menyampaikan itu adalah ketua gugus tugas (yakni bupati, red),” sahut Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jember Satuki. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar