Politik Pemerintahan

Mufti: Bukan Hanya Ojol Terdampak Covid-19, Pikirkan Nasib Dai Kampung

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengusulkan kepada pemerintah untuk memperhatikan para dai kampung atau ustadz di desa-desa yang juga terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Penghasilan mereka dari mengajar mengaji atau usaha halal kecil-kecil lainnya tersendat karena wabah Covid-19.

Mufti mengatakan, sekarang hampir semua majelis keagamaan dibatalkan, termasuk ceramah skala RT dan kampung. Para dai kampung dan ustadz desa yang biasa mengisi kajian-kajian saat Ramadan pun terpaksa membatalkan semua agenda.

“Tak ada lagi undangan kajian, ceramah di majelis di kampung dan desa-desa,” ujar Mufti, Minggu (26/4/2020).

“Demikian pula aktivitas belajar mengaji di mushola dan surau-surau kecil di sudut-sudut kampung dihentikan,” imbuh politisi yang terpilih dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut.

Usaha kecil-kecilan para dai kampung pun tersendat. Biasanya mereka berjualan sayur, madu, pedagang kelontong, dan beragam usaha skala ultra mikro lainnya. “Ini saat yang sungguh sulit bagi mereka,” katanya.

Mufti menceritakan kisah seorang dai kampung yang beberapa hari lalu harus meminjam uang Rp 50.000 ke salah satu ustadz yang ekonominya lebih baik.

“Mereka malu pinjam ke jemaahnya, dan memilih pinjam ke sesama ustadz yang secara ekonomi lebih baik. Ini fakta, saya sudah hubungi yang bersangkutan,” tuturnya.

Mufti mengatakan, pemerintah harus memasukkan dai kampung dalam program penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Benar bahwa selama ini sudah ada sebagian penyuluh keagamaan yang menerima manfaat program pemerintah, tapi masih jauh lebih banyak yang belum menerima.

“Pemerintah punya banyak program terkait Covid-19. Selama ini kita hanya membicarakan nasib ojek online. Ojol memang terdampak, dan harus diberi perhatian. Tapi mohon jangan lupakan dai kampung. Saya berharap mereka bisa masuk skema jaring pengaman sosial dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegas Mufti.

“Skema jaring pengaman dari pemerintah sudah cukup bagus dalam membantu rakyat. Tapi perlu ada tambahan untuk dai kampung, harus ada affirmative policy dari pemerintah,” imbuh politisi kelahiran Banyuwangi itu.

Menurut Mufti, peran dai kampung dan ustadz di desa-desa sangat penting dalam menjaga pendidikan keagamaan masyarakat dan sekaligus membentengi rakyat dari paham keagamaan yang ekslusif.

“Dai kampung itu selama ini begitu ikhlas mengajar dan berceramah, di surau-surau kecil, di rumah-rumah warga, jauh dari hingar bingar dakwah di televisi. Mereka tidak punya tim konten yang bisa upload ceramah dan ngajinya di Youtube. Jadi, ini saat yang berat bagi mereka. Jadi selain pemerintah, ayo bergotong royong untuk mereka,” pungkasnya. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar