Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Mudik Pakai Mobil Dinas, ASN Magetan Bisa Turun Jabatan

Kepala BKD Magetan Masruri

Magetan (beritajatim.com) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD) Magetan, Drs Masruri menyampaikan bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik atau untuk kepentingan diluar kedinasan.

Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara, BKD Kabupaten Magetan kembali mengingatkan ASN di Lingkup Pemkab Magetan untuk tidak mudik menggunakan mobil dinas.

Larangan tersebut tercantum pada SE Menpan RB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara.

“Tidak menggunakan kendaraan Dinas untuk kepentingan Mudik, berlibur, atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas”, ujarnya, Rabu (274/2022) .

Untuk para ASN yang nekat mudik menggunakan mobil dinas akan dikenakan sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.Sanksi yang diberikan didasarkan pada PP Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil dan PP Nomor 49 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun sanksi ringan yang dimaksud dapat berupa teguran. Sedang untuk sanksi berat bisa sampai penurunan jabatan, tergantung dengan pelanggarannya.

“Jadi yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS”, tambahnya.

Sesuai SE Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatur terkait cuti pegawai, protokol perjalanan, dan disiplin pegawai.

lsi Edaran

a. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

1) Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada lnstansi Pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1443 Hijriah.

2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing lnstansi Pemerintah.

3) Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Protokol Perjalanan

1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

a) status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;

b) peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

c) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;

d) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan

e) penggunaan platform Peduli Lindungi.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi Pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

c. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi Pemerintah agar:

1) menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini; dan

2) memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (fiq/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar