Politik Pemerintahan

MoU dengan B2P3KS Kemensos RI, Kadinsos Jatim: PR Kami Turunkan Kemiskinan

Surabaya (beritajatim.com) – Jatim memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Jatim merupakan yang tertinggi tingkat nasional. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial secara akurat.

Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim menggandeng Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kemensos RI dengan menandatangani kerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis riset. Pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah dengan cara peningkatan layanan kesejahteraan sosial.

“Karena pada hakikatnya apa yang kami lakukan di Dinsos ini adalah pemberian layanan untuk peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Kadinsos Jatim, Alwi di kantornya, Senin (21/9/2020).

“Program-program cukup banyak, tapi diharapkan bisa memberikan kontribusi positif, kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan,” imbuhnya.

Alwi menyatakan, kerja sama yang ditandatangani bisa menjadi panduan untuk mengetahui program yang dijalankan sudah benar-benar berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. “Kalau belum, di mana yang salah. Dengan penelitian B2P3KS nanti akan menjawab untuk menjalankan program itu,” tuturnya.

Kepala B2P3KS Kemensos RI, Oetami Dewi mengatakan, program-program yang dijalankan tanpa basis penelitian, akan sulit mendapatkan hasil maksimal. Melalui kerja sama yang dijalin, akan bisa dilihat sudah sejauh mana program-program yang dijalankan Kemensos dan didukung Pemerintah Provinsi Jatim.

“Jadi, sudah sejauh mana itu memberikan dampak positif untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Kita tahu begitu banyak bansos yang disalurkan, tapi apakah itu membawa impact kalau nggak diteliti itu akan sia-sia. Itulah yang akan menjadi pijakan program-program ke depannya,” jelasnya.

Dia melanjutkan, program-program yang diluncurkan Kemensos juga banyak yang dimodifikasi oleh pemerintah daerah. Lewat kerja sama yang dijalin, akan juga diketahui sejauh mana efektivitas modifikasi yang dilakukan. Apakah perlu dilakukan perubahan atau dilanjutkan.

“Ini pintu sudah perbuka. Kita sudah berdiskusi program-program apa saja yang perlu diintervensi dengan riset,” pungkasnya. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar