Politik Pemerintahan

Mojokerto Raya Bersatu Lawan Pandemi Covid-19

Rapat gabungan Pemkab/Pemkot Mojokerto di salah sagu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo menyebut sebaran pandemi Covid-19 tidak mengenal batas-batas yurisdiksi (wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang berdasarkan hukum). Khususnya pada wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto yang saling bertumpu satu sama lain.

Untuk itu, Himawan mengajak dua pemerintahan ini untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikannya Pjs pada rapat gabungan Pemkab/Pemkot Mojokerto yang dihadiri Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, beserta Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di salah satu hotel di kawasan Trawas.

“Kota Mojokerto ada di tengah-tengah wilayah kami. Saya ingin, kondisi ini tidak menjadi barrier kita dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Wabah tidak kenal batas yurisdiksi. Warga kami yang kerja di kota juga ada dan sebaliknya. Maksud saya, dari pertemuan ini kita bisa menyatukan sinergi,” ungkap Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, Selasa (7/10/2020).

Sepakat dengan Pjs Bupati Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga menyatakan kesepahamannya terkait penanganan Covid-19 yang tidak mengenal batasan. Ning Ita (sapaan akrab, red) ingin agar sinergi penanganan dapat dimulai dari penegakan sanksi, penanganan dan perawatan pasien, penyelenggaraan pendidikan hingga upaya-upaya pencegahan klaster.

“Saya sepakat, wilayah kita tidak bisa dipisahkan. Kebijakan masing-masing pemerintahan juga kadang tidak bisa dibedakan masyarakat. Mana kabupaten, mana kota. Begitupun juga dengan sanksi yang terkadang ada sedikit perbedaan. Dari 6 RS di Kota Mojokerto, yang dilayani juga ada yang berasal dari warga Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Masalah juga timbul, terkait keterbatasan lahan pemakaman korban Covid-19 yang kerap menimbulkan gejolak status kewilayahan. Jumlah warga Kota Mojokerto sekitar 140 ribu, jumlah itu sebetulnya bisa terlayani di dua sampai tiga Rumah Sakit (RS) yang ada. Namun untuk lahan pemakaman Covid-19 di Kota Mojokerto sangat terbatas yang kerap ditolak masyarakat jika bukan warga asli.

“Sebenarnya tidak ada persoalan, hanya perlu koordinasi. Di kota ada sekitar 33 perkantoran termasuk perbankan. Seluruh aktivitasnya melayani masyarakat daerah manapun. Ini perlu kita buat strategi bagaimana ada standarisasi yang sama, antara kabupaten maupun kota. Itu bisa jadi klaster, lalu nular ke keluarga, termasuk klaster lapas. Kami sudah rapid. Tapi tetap butuh sinergi bersama,” ujarnya.

Menanggapi hal di atas, Pjs Bupati Mojokerto menjabarkan beberapa hal penting soal regulasi, operasi, penerapan sanksi. Sistem treatment dari semua tindakan penanganan Covid-19, diminta agar punya standard yang sama. Pjs Bupati juga menghendaki adanya informasi tunggal demi terwujudnya sinergi.

“Saat penerapan di lapangan, mungkin kita ada sedikit perbedaan. Namun, basis regulasi sebenarnya sama. Begitu juga dengan penentuan reward-punishment yang tepat saat penegakan sanksi protokol kesehatan. Perlu ada single information between us, supaya kita ini sinergis. Utuk pendidikan, kita sudah diizinkan Ibu Gubernur. Tentu dengan aturan yang ketat. Kita harus hijau dulu,” tuturnya.

Namun yang masuk sekolah pun, lanjut Pjs Bupati bertahap 25 persen secara bergantian. Selain itu, izin rekomendasi juga harus dikantongi. Pjs Bupati berharap setelah rapat gabungan diharapkan harus dengan action plan. Pihaknya berjanji akan menugaskan Asisten 1, 2 dan 3 Setdakab Mojokerto untuk membantu semuanya.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriyadi menjawab adanya keluhan perbedaan sanksi denda pelanggar protokol kesehatan. Tidak hanya di pusat keramaian masyarakat, Kapolresta juga menyarankan adanya operasi yustisi skala mikro secara rutin. Selain itu, Kapolresta juga mengusulkan adanya reward bagi desa yang hingga sekarang dapat bertahan sebagai zona hijau (zero case).

“Misalnya seperti beberapa desa di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Perbedaan itu sebenarnya karena masa transisi, komitmennya tetap sama yakni protokol kesehatan harus tegak. Senjata kita yang utama yustisi. Berdasarkan penelitian UNAIR, yustisi punya andil dalam menurunkan status dari merah ke oranye,” lanjutnya.

Seperti yang terjadi di Jawa Timur saat ini. Mantan Kapolres Sumenep ini menambahkan, dalam operasi yustisi diharapkan bisa digelar sampai tingkat desa, kelurahan bahkan dusun. Reward bagi yang patuh dan masih hijau sampai sekarang juga harus ada.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander memaparkan, problem pengendalian angka kematian akibat Covid-19 yang belum bisa ditekan yang dimungkinkan bisa disebabkan perbedaan treatment antara RSUD dan RS swasta. “Belakangan memang jumlah terinfeksi mulai turun. Namun jumlah kematian Covid-19 ternyata belum bisa ditekan. Ada benang merah yang belum bisa diurai,” urainya.

Yakni, lanjut Kapolres, bagaimana pengendalian angka kematian Covid-19. Dimungkinkan ada perbedaan treatment antara RSUD dan RS swasta dalam menangani pasien Covid-19 sehingga dalam rapat gabungan tersebut harus menyatukan visi dan misi, merumuskan standarisasi treatment terbaik bagi pasien.

“Bisa jadi tingginya kematian Covid-19 karena pasien yang memang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Untuk itu, ada pengadaan bank data medical check up masyarakat. Tiap kecamatan wajib punya medical check up masyarakatnya. Dari situ bisa ditelusuri mana sekiranya yang komorbid agar dapat dilakukan penanganan lebih cepat dan tepat,” tegasnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar