Politik Pemerintahan

Model Promosi Jember untuk Tarik Investor Masih Konservatif

Perwakilan Ombudsman RI saat beraudiensi dengan DPRD Jember tahun lalu. [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Salah satu rekomendasi DPRD Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020 adalah masalah investasi.

“Meskipun investasi yang masuk ke Jember sangat tinggi, namun jika dilihat dari LKPJ, naiknya investasi ini tidak disebabkan dorongan program promosi yang baik dan efektif,” kata juru bicara DPRD Jember Nyoman Aribowo dari Partai Amanat Nasional.

“Model promosi potensi daerah sifatnya masih konservatif dan realisasi program hanya 25 persen dari anggaran yang disediakan,” lanjut Nyoman. Promosi dan kerjasama investasi ini juga tidak didukung program yang mampu mendorong dan mempertemukan calon investor, sekaligus mengoptimalkan keberadaan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi investor yang sudah berinvestasi di Jember.

DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan kembali keberadaan forum CSR (Corporate Social Responsibility) dan membuat regulasi tentang CSR. Pemerintah Kabupaten Jember juga didorong menyelenggarakan pelayanan melalui mall pelayanan publik.

Selain itu, kata Nyoman, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. “Tujuannya agar terwujud kemudahan perizinan dengan menyederhanakan pelayanan perizinan,” katanya.

DPRD Jember menilai, layanan perizinan dan investasi di Kabupaten Jember tahun lalu masih buruk dan tidak berjalan efektif, kendati sudah ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).

“Kondisi ini kemudian menjadikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur pada 13 Februari 2020 turun untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat soal dugaan maladministrasi di Jember. Hasil temuan Ombudsman mengklarifikasi kebenaran pengaduan, bahwa perizinan di Jember masih membutuhkan penetapan bupati,” kata Nyoman.

“Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Tahun 1997 dan 2014 terkait pelayanan terpadu satu pintu,” kata Nyoman.

Dalam peraturan-peraturan tersebut, kepala daerah harus mendelegasikan kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP. Pemberian mandat dari kepala daerah kepada kepala dinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan. “Faktanya di Jember ketentuan ini belum berjalan,” kata Nyoman. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar