Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Kasus Dugaan Korupsi Tulungagung

Mereka Diduga Tahu Alur BK Provinsi, Apakah KPK Akan Tetapkan Tersangka Baru?

Surabaya (beritajatim.com) – Seminggu terakhir ini publik dikejutkan dengan rangkaian penggeledahan sejumlah lokasi di Surabaya oleh tim KPK yang mendapat pengawalan Polda Jatim.

Penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami seberapa jauh mekanisme Bantuan Keuangan (BK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Tulungagung. Sebelum penggeledahan, beberapa pejabat Pemprov Jatim dan pensiunan pejabat Pemprov Jatim juga telah dipanggil KPK secara bergiliran untuk menjalani pemeriksaan.

Beritajatim.com mencatat ada sedikitnya enam lokasi yang digeledah tim KPK mulai Rabu (7/8/2019) hingga Jumat (9/8/2019). Yakni, Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, rumah Kepala Dishub Jatim Fattah Jasin (mantan Kepala Bappeda Jatim) dan rumah mantan Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi.

Pada Kamis (8/8/2019), KPK juga telah menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim. Kemudian, pada Jumat (9/8/2019), KPK juga telah menggeledah kediaman Karsali di kompleks Perumahan Sakura Regency, Ketintang Surabaya. Karsali adalah mantan Sekpri Gubernur Jatim dua periode (2009-2014 dan 2014-2019), Soekarwo.

Selain itu, pada hari yang sama, tim KPK juga menyasar kediaman Zaenal Abidin di Jalan Asem Surabaya. Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim itu lolos menjadi caleg DPRD Jatim terpilih 2019-2024 dari Partai Demokrat.

Apa kaitan mereka-mereka ini dengan kasus dugaan suap pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung 2015-2018? Bagaimana alur sebenarnya mekanisme pencairan Bantuan Keuangan (BK) Pemprov Jatim ke Kabupaten Tulungagung?

Sumber beritajatim.com di lingkungan Pemprov Jatim bercerita bagaimana sesungguhnya yang terjadi terkait mekanisme BK di Pemprov Jatim.

“Secara garis besar ada surat bupati atau walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jatim untuk meminta Bantuan Keuangan (BK) Provinsi. Kemudian, ada disposisi Gubernur kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Sekdaprov Jatim. Dilanjutkan disposisi Ketua TAPD kepada anggota TAPD, seperti Bappeda, BPKAD dan OPD terkait. Ini disebut mekanisme top down,” kata sumber beritajatim.com, Minggu (11/8/2019).

Kemudian, lanjut dia, ada telaah atau kajian dari TAPD Jatim kepada Gubernur. Jika telah di-Acc atau mendapat persetujuan Gubernur, maka akan dicatat dalam RAPBD. Lalu, APBD disahkan bersama DPRD Jatim.

Selanjutnya, ada Surat Gubernur kepada bupati/walikota terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tahapan berikutnya ada di lingkup kabupaten/kota. Yakni, diperlukan disposisi Bupati/Walikota kepada Ketua TAPD (Sekdakab atau Sekkota/Bappeda/BPKAD/OPD terkait) dan kemudian dimasukkan ke dalam APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Nanti akan dialokasikan ke OPD yang menangani. Dilakukan pelaksanaan kegiatan, terus pengajuan pencairan ke gubernur melalui BPKAD selaku PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah). Selesai sampai di sini. Ya, surat dari gubernur digunakan sebagai dasar kabupaten/kota memasukkan anggaran BK dari provinsi ke APBD kabupaten/kota. Yang ada kalimat disposisi itu alur teknisnya saja,” tutur sumber itu.

Berapa rata-rata kabupaten/kota mendapat BK Provinsi setiap tahunnya? “Tidak mesti Mas. Total bisa ratusan miliar. Itu total se-Jatim. Bisa Rp 100-200 miliar, bahkan bisa lebih,” imbuhnya.

Berdasarkan Permendagri RI nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam poin 6) Belanja Bantuan Keuangan diketahui bahwa:

a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing- masing daerah.

Lalu, pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Jika melihat aturan main yang ada dalam pemberian BK Provinsi, tidaklah salah jika KPK memanggil sejumlah pihak sebagai saksi untuk dimintai keterangan tupoksi masing-masing pejabat TAPD.

“Mereka-mereka yang dipanggil KPK dan digeledah kantor maupun rumahnya, itu sudah menjadi risiko jabatan. Itu atas petunjuk pimpinan, mereka tidak bisa menolak. Ini karena BK adalah wewenang langsung gubernur. Tidak ada yang berani main-main dengan BK, karena langsung perintah atasan,” tegas sumber itu.

KPK telah melakukan rekonstruksi dugaan suap pengesahan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung 2015-2018. Reka ulang dilakukan di rumah mantan Kepala Bidang Fisik Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Budi Juniarto di Surabaya, Jumat (9/8/2019).

Jauh sebelum itu, pada Rabu (24/7/2019), KPK memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan dan Kepala Bidang Inpraswil Bappeda Provinsi Jawa Timur Toni Indrayanto.

Febri menyebut, pemeriksaan Budi dan Toni untuk mengkonfirmasi pengetahuan para saksi terkait proses pemberian anggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung.

Penyidik juga telah memeriksa Budi Setiawan, Jumat (19/7/2019) lalu. Penyidik mengklarifikasi bukti-bukti yang telah didapatkan saat penggeledahan di Jatim sebelumnya dan mendalami informasi anggaran provinsi untuk Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi ke kabupaten/kota. Budi Setiawan juga pernah diperiksa di Surabaya.

Seperti diketahui, KPK pernah menggeledah lima lokasi di Jawa Timur terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Penggeledahan dilakukan di Kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan empat rumah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan pemprov Jawa Timur dan juga anggota DPR RI.

Empat lokasi yang digeledah pada Kamis (11/7/2019), yakni Rumah Budi Juniarto (Mantan Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim), Rumah Toni Indrayanto (Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim), Rumah Budi Setiawan (Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim) dan Rumah Ahmad Riski Sadig (Anggota DPR RI dari PAN).

Dari empat lokasi itu disita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam. “Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri menjelaskan, rekonstruksi dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi terkait dengan perkara yang sedang ditangani saat ini. Pihaknya belum mau menyebut siapa saja saksi dan tersangka yang dilibatkan dalam rekonstruksi yang dilakukan pada Jumat siang menjelang sore hari.

KPK belum mengumumkan apa saja hasil penggeledahan dan rekonstruksi itu. Termasuk keterlibatan pihak lain dalam perkara suap anggaran Tulungagung tersebut. Sejauh ini baru Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono yang sudah berstatus tersangka. Apakah ada tersangka baru dalam waktu dekat yang akan diumumkan KPK? [tok/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar