Politik Pemerintahan

Polemik Adi Sutarwijono Pimpin PDIP Surabaya

Menyoal Rekom DPP, Abdul Ghoni: Riswanto Tidak Paham Peraturan PDIP 28/2019

Surabaya (beritajatim.com) – Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am ikut buka suara terkait polemik surat rekomendasi DPP PDIP yang menugaskan Adi Sutarwijono menjadi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Surat itu disoal Riswanto, Ketua PAC PDIP Kecamatan Bulak dan surat itu hanya dianggap rancangan rekomendasi yang belum ditetapkan atau disahkan.

“Rekomendasi itu merupakan hasil keputusan dalam rapat pleno DPP PDI Perjuangan, yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP Hasto Kristiyanto,” tegasnya, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, rekomendasi DPP PDIP itu harus disahkan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Ini seperti diatur dalam Peraturan PDI Perjuangan nomor 28 tahun 2019.

“Jika sudah disahkan Konfercab, maka Ketua DPC terpilih, bersama Sekretaris, Bendahara dan semua formatur melakukan rapat untuk mengisi stuktur kepengurusan dan mengisi pos-pos jabatan lain,” ujarnya.

Setelah terisi, menurut dia, Konfercab akan mengesahkan hasil rapat formatur, kemudian semua pengurus menjalani pelantikan. “Apakah SK kepengurusan DPC baru lantas bisa terbit saat itu juga? Tidak. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan itu masih harus diproses secara administratif ke Jakarta,” tuturnya.

Bagaimana menanggapi pernyataan Riswanto? “Riswanto sangat kelihatan sebagai kader yang tidak membaca keseluruhan Peraturan PDI Perjuangan nomor 28 tahun 2019. Inilah akibat tidak ada sosialisasi atas peraturan itu oleh DPC PDI Perjuangan kepada jajaran PAC-PAC. Sebagai kader, Riswanto juga tidak paham semangat yang terkandung dalam Peraturan PDIP 28/2019, yang mengatur konsolidasi organisasi di tingkat DPC dan DPD,” tukasnya.

Dalam sejarah, tradisi dan semangat berorganisasi di PDIP yang berlangsung sudah lama, lanjut dia, bahwa Keputusan DPP PDIP haruslah ditaati dan dipatuhi oleh jajaran di bawahnya. Apalagi, surat rekomendasi itu ditandatangani basah oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ini yang secara jelas bisa diartikan, bahwa Saudara Ketua PAC Bulak, Riswanto, jelas-jelas melawan keputusan Ketua Umum Ibu Megawati,” pungkasnya.

Beritajatim.com mendapatkan contoh Rekomendasi Rancangan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 2019-2024.

Pada poin pertama, merekomendasikan tiga nama sebagai Ketua Sumi Harsono, Sekretaris Samsul Hadi dan Bendahara Suyarno. Poin pertama ini sama semua untuk ketua-ketua DPC seluruh Indonesia. Jika Surabaya adalah Adi Sutarwijono, Baktiono dan Taru Sasmita.

Yang tidak boleh dilupakan dan terpenting di sini adalah pada poin kedua dan ketiga pada Rekomendasi Rancangan itu. Yakni, poin kedua, menginstrusikan kepada ketiga nama tersebut di atas (poin pertama) untuk melaksanakan rekomendasi ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PDI Perjuangan terpilih, untuk kemudian ditetapkan dan disahkan dalam Konfercab DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

Poin ketiga juga jelas instruksinya, yakni menginstruksikan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan terpilih untuk bersama-sama dengan tim formatur menyusun kepengurusan.

Sedangkan, poin keempat, melaporkan hasil Konfercab ke DPP Partai untuk selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar