Politik Pemerintahan

Menteri PMK Akan Gratiskan Bimbingan Pranikah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy di Malang.

Malang (beritajatim.com) – Bimbingan pranikah menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin sebelum diikat secara resmi oleh agama. Selama ini, bimbingan pranikah dibebankan melalui pendapatan negara bukan pajak atau dipungut dari ongkos calon pengantin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy menilai hal itu tidak berjalan optimal karena bimbingan pranikah hanya dilakukan selama dua hari. Agar bimbingan pranikah maksimal, biaya akan dimasukan ke APBN dan diusahakan gratis untuk calon pengantin.

“Pranikah itu tetap dari Kementerian Agama, selama ini khusus calon pengantin tidak masuk di APBN. Tetapi dibiayai dari pendapatan negara bukan pajak dipungut dari ongkos manten itu,” kata Muhadjir di Malang, Minggu, (29/12/2019).

“Ini tidak optimal karena hanya dua hari pembekalan pra nikah. Nah, kemarin saya usulkan masuk di APBN jadi dianggarkan oleh negara. Diusahakan gratis, semisal membayar tidak boleh memberatkan,” imbuh Muhadjir.

Muhadjir mengungkapkan, kedepan teknis bimbingan pranikah akan melibatkan lintas kementerian. Dimulai dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA, hingga Kementerian Koperasi.

“Tidak hanya Kementerian Agama, karena kalau Kementerian Agama hanya aspek agama saja. Sehingga kementerian terkait mulai dari Kementerian Kesehatan terkait reproduksi, kesehatan berketurunan. Kementerian PPA berkaitan perlindungan anak dan ibu-ibu, Kementerian Koperasi untuk usaha bagi pengantin ada KUR pengantin, Presiden sudah menyetujui ini,” tandasnya. [luc/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar