Politik Pemerintahan

Mensos Risma Minta TKSK Informasikan Disabilitas Biar Dapat Bansos

Mensos Tri Rismaharini saat melakukan bimtek kepada 21 TKSK di rumah dinas bupati. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada hari Senin (14/6) berkunjung ke Ponorogo. Kedatangannya ke bumi reyog ini, salah satunya untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Bertempat di rumah dinas bupati, mantan wali kota Surabaya ini bertemu dan melakukan arahan terhadap 21 TKSK yang diwakili satu orang disetiap kecamatan.

“Kedatangan saya ke Ponorogo ini, untuk memperkuat fungsi pilar-pilar sosial di lapangan termasuk TKSK. Yakni dalam hal program pemberdayaan sosial, salah satunya tentang Restorasi Sosial,” ungkaungka Risma panggilan karib Tri Rismaharini, Senin (14/6/2021).

Di hadapan semua yang hadir, Risma meminta bantuan mata, telinga dan mulut teman-teman TKSK, untuk melaporkan atau memberi informasi, bahwa ada warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos), namun belum atau tidak dimasukkan ke data penerima bantuan.

“Jangan sampai kita tidak tahu, nanti salahnya bisa melebar bersama dan kemana-mana. Kalau ia berhak dan tidak menerima maka informasikan ke Dinas Sosial setempat,” katanya.

Risma juga menginginkan saudara penyandang disabilitas juga ikut dimasukan dan dilaporkan. Sebab, menurutnya, para disabilitas ini sangat berhak mendapatkan bansos. Sebelumnya warga disabilitas ini, banyak yang belum dimasukkan sebagai penerima bantuan. Sejak dirinya menjadi mensos, pihaknya sudah memasukan sekitar 144 ribu disabilitas untuk menerima bantuan.

“Karena disabilitas, biasanya mereka dalam keterbatasan. Ya tidak punya identitas atau KTP. Kalau TKSK mengetahuinya, saya berharap bisa diinformasikan ke Dinsos atau Dispendukcapil untuk dilakukan perekaman,” katanya.

Sehingga jika nantinya dilakukan perekaman, dalam pengusulan bantuan itu administrasinya bisa tertib dan bisa dipertanggungjawabkan di Kemensos.

Jadi kemarin identitas nya kita rekam supaya tertib administrasi di kemensos bahwa ada perekaman,sehingga datanya bisa dipertanggungjawabkan. Risma juga mengingiatkan kepada para TKSK untuk tidak mengambil hak yang memang bukan miliknya. Dia ambil contoh yang terjadi di Malang. Risma salah satu pendamping, karena ketahuan membawa rekening dan ATM penerima bantuan selama 5 tahun. Dia tidak habis pikir, itu haknya orang yang tidak mampu, malah diambil haknya.

Saya tidak main-main, saya minta kepada Pak Kapolres untuk memproses hukum pendamping yang mengambil hak milik orang tidak mampu,” pungkasnya. [end/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar