Politik Pemerintahan

Menkopolhukam : Usir Penyusup China di Natuna

Menko Polhukam RI Mahfud MD.

Malang (beritajatim.com) – Menko Polhukam RI Mahfud MD mengaskan langkah pemerintah RI terhadap kapal penyusup China di perairan Natuna sudah jelas. Pemerintah menolak negoisasi, melalui Badan Keamanan Laut pemerintah meminta bila menemui penyusup harus diusir.

“Karena kalau kita mau berunding kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa milik Indonesia secara penuh. Kalau cari masalah ya kita usir dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya,” kata Mahfud di Malang, Minggu, (5/1/2019).

Mahfud mengatakan, wilayah Natuna tidak ada konflik maupun sengketa dengan negara lain termasuk China. Sebab, wilayah perairan Natuna sudah diputuskan masuk Zona Ekonomi Eklusif Indonesia sejak tahun 1982 melalui United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS).

“Kita tidak membentuk tim nego, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB bukan urusan China dan Indonesia,” papar Mahfud.

Mahfud menyebut mempertahankan kedaulatan dari negara lain merupakan tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya. Saat ini dikatakan Mahfud militer sudah bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk dengan China.

“Kalau China masuk kita usir. Sudah siap-siap militer sudah diamankan, apapun yang kita miliki harus kita gunakan untuk menjaga kedaulatan. Kita tidak berperang tapi menghalau penyusup dari daerah kita sendiri,” tandasnya. (Luc)





Apa Reaksi Anda?

Komentar