Politik Pemerintahan

Menko PMK Muhadjir Effendy Tinjau Pengolahan Limbah PT PRIA Mojokerto

Menko PMK, Muhadjir Effendy saat mengunjungi PT PRIA di Desa Lakardowo, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 

Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pabrik pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa.

Penanganan limbah medis masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Apalagi, di era pandemi Covid-19, jumlah produksi limbah medis di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) meningkat tajam. Data Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan potensi peningkatan timbunan limbah medis meningkat.

Peningkatan limbah medis akibat penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mencapai 3-4 kali dari jumlah sebelumnya. Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tegas mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

“Kita baru saja mengunjungi PT PRIA, pabrik pengolahan limbah termasuk limbah medis yang sangat besar. Kapasitasnya sampai 1.000 ton/jam yang berproduksi selama 24 jam,” ungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy usai meninjau tempat pengolahan limbah PT PRIA, Selasa (16/2/2021).

Menko MK menjelaskan, PT PRIA mengolah limbah yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga sangat besar sekali. Menurutnya, ia sudah meninjau pengolahan limbah untuk melihat apa yang harus diperbaiki kaitannya dengan penangganan limbah medis terutama dengan adanya wabah Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pabrik pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa (16/2/2021).

“Dengan adanya wabah Covid-19 ini, ada kenaikan sampai 4 kali lipat dibanding dengan limbah medis sebelumnya. Sehingga harus ada penanganan serius dan kalau pengolahan limbah ini tidak banyak dan pendirian tidak dipermudah, kita khawatir banyak sekali limbah medis yang hilang,” katanya.

Pihaknya juga khawatir banyak limbah medis yang tidak diolah dengan baik, hilang dan tanpa ada tanggungjawab. Dari hasil peninjauan, pihaknya mendapatkan masukan dari pihak pengelolah maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang nantinya akan dibawa ke Jakarta.

“Di wilayah yang terpencil harus ada mesin pengolah limbah, sehingga tidak perlu jauh-jauh dan beresiko. Karena kalau terlalu jauh akan berisiko. Apalagi ada ketentuan dalam waktu 4 jam, pabrik harus sudah mengolah limbah yang datang. Jangan sampai over kapasitas,” katanya.

Jika terjadi over kapasitas, lanjut Menko PMK, dikhawatirkan tidak bisa optimal. Namun pihaknya mengucapkan terima kasih karena PT PRIA merupakan pabrik yang cukup besar dan pengolahan sangat profesional. Pengamanan juga sangat berhati-hati.

Jumlah fasyankes yang mempunyai fasilitas pengolah limbah berizin atau insenerator saat ini baru berjumlah 120 RS dari 2.880 RS dan hanya 5 RS yang memiliki autoclave. Padahal, seharusnya semua provinsi mempunyai alat pengolah limbah medis di daerahnya.

Sehingga, penanganan limbah medis dapat diselesaikan di setiap daerah dengan konsep pengelolaan limbah medis berbasis wilayah sesuai amanat Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes Berbasis Wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, data tahun 2020 menyebutkan dari total limbah medis yang dihasilkan sebanyak 34.891,940 kg, kapasitas pengolahan di fasyankes hanya 6.864 kg. [tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar