Politik Pemerintahan

Mengapa Pemkab Jember Tak Dapat Jatah CPNS, Ini Penjelasannya

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional Jawa Timur Tauchid Djatmiko

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember tidak tercantum dalam pengumuman informasi formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun ini yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Padahal Pemkab Jember sudah mengirimkan usulan kuota untuk 764 orang.

Mengapa Pemkab Jember tidak mendapat jatah? “Untuk Jember mungkin ada beberapa usulan yang tidak lengkap, sehingga dari Menpan belum turun penetapan formasinya,” kata Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional Jawa Timur Tauchid Djatmiko saat dihubungi via ponsel, Selasa (29/10/2019).

Tauchid menyoroti struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jember. “Kayaknya di Jember belum selesai di struktur organisasinya. Jadi ada perubahan kelembagaan, sehingga mungkin belum tuntas untuk menghitung kebutuhan. Yang menjadi salah satu persyaratan kan struktur organisasi. Selama ini yang saya ikuti kayaknya terkendala di organisasi,” katanya.

Apakah karena ada struktur organisasi baru? “Iya, karena perhitungan kebutuhan kan berdasarkan kelembagaan juga. Kalau kelembagaan belum tuntas, tidak bisa dihitung berapa kebutuhannya. Mungkin terkendala itu,” kata Tauchid.

Tauchid menyarankan agar Pemkab Jember menggunakan struktur organisasi yang lama dulu sebelum struktur organisasi baru selesai. “Nanti pada saat organisasi selesai, kebutuhan bisa dihitung lagi, berarti tahun depan bisa dihitung berapa kebutuhan yang benar berdasarkan organisasi yang baru. Kalau saya sih menyarankan itu,” katanya.

Tauchid mengatakan, sesuai dengan SAPK Unor (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Unit Organisasi), susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Jember masih menggunakan struktur organisasi yang lama. “Data pada kami masih menggunakan unit organisasi yang lama,” jelasnya.

Jika ada perubahan struktur organisasi, menurut Tauchid, instansi wajib melaporkannya. “Mungkin dirasa karena belum ditetapkan, belum selesai, mungkin belum dilaporkan secara online,” kata Tauchid. BKN Jatim sebenarnya ingin begitu ada perubahan, langsung disampaikan ke SAPK.

Apa syarat pembuatan SOTK baru? “Pedomani Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 terkait perangkat daerah, tinggal memedomani itu saja,” kata Tauchid.

Dengan tidak adanya formasi dari pemerintah pusat, maka Pemkab Jember tidak bisa menyelenggarakan rekrutmen CPNS. BKN Jatim sendiri sebenarnya jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi kepada semua Badan Kepegegawaian Daerah di kabupaten dan kota. Sosialisasi terkait soal apa yang harus dipersiapkan dan terkait pengukuran kebutuhan.

“Tanpa ada perintah dari Menpan memang itu jadi tugas kami di kantor regional untuk supervisi terkait manajemen penyelenggaraan ASN (Aparatur Sipil Negara) di wilayah kami,” kata Tauchid.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, belum tahu penyebab ketiadaan kuota CPNS untuk Jember. “Tapi secara administratif Ibu Bupati sudah mengusulkan,” katanya. Pemkab Jember akan berkonsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional terkait ketiadaan kuota ini.

Namun, menurut Mirfano, SOTK Pemkab Jember sudah lama diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami menunggu evaluasi. Saya tidak hapal apa saja SOTK yang baru,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar