Politik Pemerintahan

Mengapa Pemberhentian Sekda dan Penunjukan Pejabat di Jember Tak Sah?

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pemberhentian sekretaris daerah dan pergantiannya dengan pelaksana tugas serta pergantian pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember oleh Bupati Faida tidak sah dan cacat prosedur. Mengapa?

Penjelasan mengenai dasar undang-undang pergantian pejabat tersebut detail disebutkan dalam surat yang ditandatangani Khofifah pada 15 Januari 2021 bernomor 131/719/011.2/2021 mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam surat itu, Gubernur Khofifah menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1), syarat sahnya keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat berwenang dan dibuat sesuai prosedur.

Sementara pada Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Bupati Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021. Menurut Khofifah, dia tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri.

Alasan pengangkatan penjabat sekretaris daerah juga sudah jelas diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden, yakni melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan tugas karena tidak bisa melaksanakan tugas dan atau terjadi kekosongan sekretaris daerah. Pasal 5 menyebutkan, pengangkatan penjabat sekretaris daerah itu setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur Khofifah menegaskan, pemberhentian sementara Mirfano dari posisi sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuannya. Maka keputusan Bupati Faida tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas sekretaris daerah adalah cacat prosedur.

Sementara terkait pengangkatan pelaksana tugas organisasi perangkat daerah Pemkab Jember, Gubernur Khofifah mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional tanggal 30 Juli 2019. Pertama, di sana disebutkan, penunjukan pelaksana tugas atau pelaksana harian bisa dilakukan bila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas, atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Kedua, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Gubernur Khofifah dengan tegas dalam suratnya menyebut keputusan Bupati Faida dalam keputusan yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak mempunyai kewenangan dan ada cacat prosedur.

Selain itu, gubernur mengingatkan, kebijakan yang dilakukan para pelaksana tugas cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum, karena keputusan Bupati Faida tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Maka, Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar