Politik Pemerintahan

Mengapa Jember Tak Punya APBD? Inilah Kronologinya

Peta kabupaten Jember

Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) resmi, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah atau peraturan bupati.

Namun, Pemerintah Kabupaten Jember justru memiliki Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

“Kalau Ibu Bupati mau mem-follow up revisi (Perbup APBD) dari gubernur setelah 29 Desember hanya untuk belanja wajib, mengikat, mendesak sesegera mungkin, tidak bakalan berlarut-larut seperti ini. Situbondo yang kasusnya mirip dengan Jember sudah mencairkan gaji tanpa ada aturan yang dilanggar,” kata Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Kamis (28/1/2021).

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, Bupati Faida bersama DPRD Kabupaten Jember diminta mempercepat proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun hingga tahun 2020 berakhir, perda APBD tidak ditetapkan.

Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kronologi APBD Kabupaten Jember 2021 yang kontroversial.

10 Juli 2020
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2021 telah dikirimkan pemerintah daerah ke DPRD. Tak ada lampiran RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang seharusnya mengacu pada RKPD Jatim

20 Juli 2020
RKPD  Provinsi Jawa Timur ditetapkan.

10 Agustus 2020
DPRD Jember melayangkan surat kepada Bupati Faida mengenai kelemahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2021.

Pertama, Rancangan KUA-PPAS yang diterima DPRD Jember tersebut tak mencantumkan peraturan gubernur mengenai rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar hukum acuan. Tidak adanya dasar hukum Pergub RKPD ini dimungkinkan terjadi, karena KUA-PPAS Kabupaten Jember terbit mendahului pergub RKPD.

Kedua, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 mengenai RKPD Kabupaten Jember dicantumkan sebagai dasar hukum Rancangan KUA-PPAS 2021. Namun, DPRD Jember tak menerima lampirannya. “Padahal kami ingin memastikan, Peraturan Bupati Nomor 33 ini kapan diundangkan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

11 Agustus 2020
DPRD Jember mendapat konfirmasi dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jawa Timur bahwa validasi dan pengundangan Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Jember baru dilakukan pada 11 Agustus 2020, yakni Perbup Nomor 33 tentang RKPD. “Sementara KUA-PPAS-nya terbit pada 10 Juli 2020. Ini kan lucu kalau seperti ini (karena perbaruan dasar hukum yang jadi acuan, terbit setelah KUA-PPAS terbit, red).” kata Itqon.

18 Agustus 2020
Bupati Faida menyampaikan Rencana APBD 2021 untuk dibahas di DPRD Jember. Ini karena bupati menganggap, enam minggu sudah berlalu sejak Rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pembahasan pun macet. DPRD Jember tak berani melanggar aturan kronologi penyusunan APBD 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. “Bagi bupati, pembahasan KUA-PPAS sudah selesai. Langsung membahas RAPBD. Kami tidak berani. Tidak bisa membahas RAPBD, karena menurut kami KUA-PPAS-nya bermasalah,” kata Itqon.

7 Oktober 2020
Pemkab Jember melayangkan surat permohonan izin pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2020 dan 2021 ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur Jatim.

16 Oktober 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim membalas surat yang menyatakan pada prinsipnya, untuk pembahasan Rancangan Perda APBD, penandatanganan perda APBD, dan penandatanganan peraturan kepala daerah tidak memerlukan izin tertulis dari Mendagri.

28 Desember 2020
Bupati Faida mengirimkan surat bernomor 900/2680/35.09.412/2020 perihal Permohonan Ijin Menetapkan Perkada tentang APBD Tahun Anggaran 2021

29 Desember 2020
Sekda Jatim Heru Tjahjono membalas surat bupati dengan surat beromor 900/11712/203.6/2020 perihal Pengembalian Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

Dalam surat itu, Heru menyebutkan, bahwa perkada yang diajukan Bupati Faida tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 91. Pasalnya, pada 10 Juli 2020, Bupati Faida sudah menyampaikan dokumen rancangan KUA-PPAS ke pimpinan DPRD Jember. Tanggal 18 Agustus 2020, Bupati Faida juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ke pimpinan parlemen.

Selain itu, Heru Tjahjono juga mengingatkan dalam suratnya, bahwa jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka ada dua hal yang harus dirujuk. Pertama, Pasal 110 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019.

Di sana disebutkan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan tersebut dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 105A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Di sana disebutkan, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pemprov Jatim lantas meminta agar Bupati Faida bersama DPRD Kabupaten Jember mempercepat proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Bupati Faida diminta segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Namun anggaran dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

8 Januari 2021
Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan diundangkan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi. Tidak ada pengesahan dari gubernur Jatim. Perkada tersebut menyebutkan, jumlah pendapatan daerah Rp 3,778 triliun dan jumlah belanja Rp 4,544 trilun.

25 Januari 2021
Rapat Pembinaan keuangan daerah bersama tim pemerintah propinsi dan tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Surat Edaran Bupati Jember perihal prosedur penatausahaan dan pencairan gaji terbit.

26 Januari 2021
Surat Edaran Bupati Jember perihal evisi prosedur penatausahaan dan pencairan anggaran terbit. Lalu disusul dengan surat edaran perihal revisi ll prosedur penatausahaan dan pencairan anggaran.

28 Januari
Gaji aparatur sipil negara dicairkan dengan berdasarkan hukum Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar