Politik Pemerintahan

Mengapa Hanya Bupati Faida yang Dihukum, DPRD Jember Kok Tidak?

Hermanto Rohman, Akademisi Unej

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida mempertanyakan sanksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas keterlambatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. Namun akademisi menilai keputusan Khofifah sudah tepat.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Dia dianggap bersalah dalam persoalan tersebut.

“Saya memahami bahwa situasinya sedang seperti ini. Saya memahami. Tapi juga ada yang saya herankan, karena (berdasarkan) rekomendasi Mendagri, keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar,” kata Faida, di Rumah Sakit dr. Syaiful Anwar Malang, Rabu (9/9/2020).

Akademisi dan pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan, gubernur sudah benar saat menjatuhkan sanksi terhadap Bupati Faida dan bukan terhadap DPRD Jember. Sanksi itu tak ada kaitan sama sekali dengan urusan pemilihan kepala daerah dan lebih pada urusan administrasi pemerintahan daerah.

Khofifah menjatuhkan sanksi berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4702/SJ tentang Tindak Lanjut Permasalahan di Kabupaten Jember. “Dalam surat Mendagri itu, disebutkan Pasal 312 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa jika terjadi keterlambatan APBD, maka akan dikenakan sanksi,” kata Hermanto, Kamis (10/9/2020).

Dalam pasal 312 ayat 3 undang-undang tersebut disebutkan, sanksi bisa dijatuhkan pada salah satu pihak (eksekutif atau legislatif) dengan melihat siapa pihak yang menyebabkan keterlambatan. “Di surat itu memang tak disebutkan, karena subyek yang bisa menjatuhkan sanksi kepada siapa adalah gubernur,” kata Hermanto.

Gubernur kemudian melakukan penyelidikan. “Sebetulnya jauh sebelum ada surat Mendagri itu, gubernur sudah melakukan penyelidikan. Kewenangan gubernur sebelum membuat sanksi atau pengawasan, dituntut melakukan pembinaan dulu. Jangan ada sanksi dulu. Dua belah pihak dimediasi dulu, dipertemukan antara DPRD dengan eksekutif,” kata Hermanto.

Gubernur Khofifah kemudian memberikan tugas kepada Inspektorat yang dipimpin Helmy Perdana Putera turun langsung ke Jember dan melakukan mediasi pada 25 Juni 2020. Hal ini pernah terjadi pada pembahasan APBD Jember Tahun Anggaran 2018. Saat itu mediasi juga dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Mediasi APBD 2020 gagal. Inspektorat sendiri mengidentifikasi pihak yang bersalah dan bertanggungjawab adalah Bupati Faida. “Ini karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak mendapat persetujuan dari bupati (untuk membahas APBD 2020),” kata Hermanto.

Berdasarkan catatan beritajatim.com, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano, Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, dan Kepala Bakorwil V Tjahjo Widodo, kemudian menandatangani berita acara berisi tiga poin kesepakatan yang menjelaskan situasi tersebut pada 25 Juni 2020.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada 25 Juni 2020, pukul 13.21 WIB.

“Jadi sebetulnya keputusan gubernur memberikan sanksi pada satu pihak, tidak didasari pada subyektivitas, tapi didasari pada proses penyidikan. Cuma di sini yang saya sayangkan, sanksi terlambat. Mestinya pada 25 Juni itu sanksi sudah turun. Ini jarak waktunya terlalu jauh, karena sekarang September,” kata Hermanto. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar