Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Mendes PDTT Sebut Budidaya Ikan Koi Sistem IoT di Blitar Bisa Pupus Kemiskinan

Blitar (beritajatim.com) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meresmikan internet of think (IoT) untuk budidaya ikan hias jenis koi di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Minggu (17/10/2021). Menurut Gus Halim, inovasi di bidang perikanan yang diinisiasi oleh kelompok pemuda tersebut dapat memupus kemiskinan ekstrem di desa.

“Salah satu strategi yang kami lakukan untuk memupus kemiskinan ekstrem di desa adalah dengan cara meningkatkan pendapatan warga desa. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah, penyaluran BLT Dana Desa, pelibatan warga dalam Kegiatan Padat Tunai Karya Desa (PKTD), serta pelibatan warga desa dalam unit usaha BUMDesa, atau kerjasama kelompok masyarakat dengan unita usaha BUM Desa, seperti yang saat ini diterapkan di Desa Kemloko, Kabupaten Blitar,” katanya dalam rilis yang diterima beritajatim.com.

Gus Halim meyakini bahwa desa bisa membangun, berinovasi serta merencanakan pembangunannya sendiri. Sebab, warga desa bisa berinovasi dan kreatif untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. “Hari, keyakinan saya menemukan realitasnya, ketika ada sekelompok anak muda kreatif, sekelompok pemuda yang bekerja keras, untuk kemajuan desanya, untuk kesejahteraan warga desanya, sekelompok pemuda yang tidak hanya berpikir mencari pekerjaan, tapi berpikir dan bertindak, untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk sekitarnya,” imbuhnya.

Kolam Cerdas IoT System, menurut Gus Halim, merupakan ide brilian pemuda desa yang tidak hanya bermanfaat untuk warga Kemloko dan Blitar, tapi juga akan bermanfaat untuk Indonesia.

“Sudah terbukti dan teruji, teknologi ini mampu meningkatkan hasil panen petani KOI, bahkan hingga 70 persen, karena system ini menyediakan data dari kolam secara realtime, karenanya, kematian KOI, baik yang disebabkan suhu air, maupun pemenuhan pakan KOI, dapat diminimalisir. Selain meningkatkan produksi, dengan system ini juga, dapat memotong mata rantai tengkulak yang dapat merugikan petani KOI, dengan teknologi ini, petani KOI tidak lagi tergantung terhadap tengkulak. Karena itu, secara langsung, system IOT akan meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani KOI,” lanjutnya.

Selain itu, dampak positif system ini, sebut Gus Halim juga pada pada unsur-unsur lain, seperti mendukung tujuan SDGs Desa ke-6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, tujuan SDGs Desa ke-Desa, Peduli Lingkungan Darat, yang terutama juga ini akan meningkatkan ketahanan pangan desa, meningkatkan kesejahteraan warga desa, yang itu mendukung tujuan SDGs Desa ke-1: Desa Tanpa Kemiskinan, dan tujuan SDGs Desa ke-2, Desa Tanpa Kelaparan.

Masih kata Gus Halim, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang dimiliki desa, mayoritas modalnya harus dimiliki desa. Selain menjalankan usaha sendiri (BUMDesa sebagai Operating Company), BUMDesa juga berfungsi sebagai BUMDesa berfungsi sebagai induk bagi unit usaha berbadan hukum (BUMDesa sebagai Investment Company). BUM Desa adalah pintu bagi desa, untuk mempertahankan kemandirian ekonomi desa, mengembangkan potensi ekonomi warga, menuju Kebangkitan Desa.

BUMDesa, tidak boleh membunuh usaha warga desa yang sudah ada dan eksis, sebaliknya, BUMDesa wajib menjadi konsolidator usaha warga desa. BUMDesa juga berperan besar dalam menyelamatkan asset budaya desa, yang sudah diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi.

Saat ini, BUMDesa mendapatkan momentumnya, terlebih setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja diundangkan, dimana Undang-Undang ini secara jelas menyebutkan bahwa, BUM Desa dan BUM Desa Bersama adalah badan hukum tersendiri yang dapat bertindak sebagai subjek hukum.

Regulasi pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja juga menguntungkan Bumdes: PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, lebih memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain; PP 5 Tahun 2021 mempersilakan Bumdes mengelola sumber daya air, dan memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol; PP 19 Tahun 2021 mengizinkan Bumdes memiliki bangunan dan lahan sendiri; PP 23 Tahun 2021 membuka peluang Bumdes menggunakan kawasan hutan, memiliki usaha pengolahan hasil hutan, dan usaha pengolahan kayu bulat skala kecil; PP 29 Tahun 2021 menarik Bumdes dalam pengelolaan pasar rakyat; dan PP 30 Tahun 2021 mengajak Bumdes bekerja sama dalam usaha uji tipe kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan terminal.

“Untuk itulah, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, terus bekerja keras untuk menjadi BUM Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa, dan konsolidator ekonomi warga. Saat ini, kami telah melangsungkan pendataan dan pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama sebagai badan hukum. Melalui Sistem Informasi Desa, BUMDesa akan mencatat aktivitas secara realtime. Maka, dengan data lengkap yang dikumpulkan melalui SID, dapat dengan mudah dilakukan penguatan,” tegasnya.

Lanjutnya, keorganisasian, finansial, dan kerja sama bisnis Bumdes. Seluruh Bumdes teregister dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kementerian Desa PDTT, dapat mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi Bumdes dan investor lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh Bumdes. Termasuk, memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk Desa ke luar negeri.

“Sampai di sini kita bisa yakin, bahwa desa-desa terus bergerak, desa-desa terus bekerja dengan mekanismenya sendiri, desa-desa perlahan menapaki tangga-tangga kebangkitan bagi Indonesia,” ucapnya.

Untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa, kata Gus Halim, sepanjang 2015-2020 Dana Desa telah dialokasikan Rp. 4,2 triliun sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hasilnya, kami mencatat Rp. 1,1 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan Bumdes.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terus mendorong inovasi, kreasi yang lahir dari desa-desa seluruh Indonesia. Kami juga memastikan, bahwa Inovasi dari desa tercatat dengan baik, sehingga dapat direplikasi oleh desa-desa lainnya.

Melalui kolaborasi dengan banyak pihak, baik antar kementerian/lembaga, BUMN dan Perbankkan, serta Mitra Pembangunan Desa, Kemdes PDTT terus memfasilitasi BUMDesa terus bergerak menjadi lembaga ekonomi yang kuat di desa. Selain mendorong tumbuhnya inovasi, pengembangan produk-produk unggulan dari 74.961 Desa seluruh Indonesia, juga bekerja untuk menfasilitasi, mencarikan pasar bagi produk-produk dari, baik pasar dalam negeri, hingga pasar luar negeri. Sudah banyak produk-produk Unggulan Desa yang mampu menembus pasar internasional.

“Saat ini, kami sedang merancang BUMDesa Ekspo, baik online maupun offline. Melalui BUMDesa Ekspo tersebut, desa-desa dapat mempromosikan, menjual produk-produknya, bukan hanya pada warga desa setempak atau sekitarnya, tapi sampai ke luar negeri. Melalui BUMDesa ekspo juga, pembeli dari manapun, akan terfasilitasi, mendapatkan informasi tentang produk secara lengkap, dan dapat membeli produk-produk tersebut, baik secara online maupun offline,” terangnya.

Selain itu, Kemendes PDTT juga sedang merancang sebuah peternakan terpadu dan berkelanjutan di Desa. Melalui peternakan terpadu, desa-desa akan dapat memberdayakan warga desa, meningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, dan kebutuhan pangan desa, Bahkan kebutuhan pangan Indonesia, akan tercukupi dari Desa. Inilah cara Desa, mencapai 18 tujuan SDGs Desa, sebagai arah pembangunan desa dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. [nm/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar