Politik Pemerintahan

Mendagri Ungkap Fakta Pelanggaran Mutasi Birokrasi di Pemkab Jember

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Jember (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 11 November 2019. Ia meminta kepada Khofifah agar memerintahkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner, dan 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK).

Selain itu, Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menterti Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Surat bernomor 700/12429/SJ itu mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus dan ditandatangani langsung oleh Mendagri. Surat itu ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano tak bisa mengomentari adanya surat dari Mendagri untuk gubernur. “Saya belum bisa berkomentar karena belum baca. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa,” katanya, Senin (25/11/2019).

Mirfano juga menyatakan tak bisa menilai surat tersebut apakah bagian dari apresiasi atau hukuman dari Mendagri. “Saya selaku pejabat pemerintah kabupaten termasuk yang dinilai. Jadi tidak mungkin kami menilai diri sendiri,” katanya.

Bagaimana surat Mendagri itu bisa terbit? Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. Fakta-fakta itu ditemukan, setelah dua tim itu melakukan pemeriksaan khusus menyusul adanya laporan tertanggal 12 Februari 2019 dan 5 Maret 2019 terkait dugaan mutasi PNS yang tida sesuai ketentuan.

Semua berawal saat Bupati Faida melakukan pengangkatan dalam jabatan pada 2018 dengan menetapkan sepuluh keputusan. Lalu pada 2019, dia telah menandatangani dan menetapkan satu keputusan tentang demisioner, satu keputusan tentang pengangkatan kembali 211 pejabat yang dilakukan demisioner hasil pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga menetapkan 30 perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah (OPD). Selanjutnya, terbit enam keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Tim Mendagri menemukan fakta sebagai berikut:

1. Ada sebelas PNS yang dimutasi dengan masa jabatan kurang dari dua tahun.
2. Adanya pengangatan fungsional umum yang langsung menjadi pejabat administrator.
3. Ada lima belas camat yang tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan.
4. Pemkab Jember belum menindaklanjuti surat peringatan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

5. Pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tidak berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
6. Pelaksanaan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas penetapannya tidak ada usulan tertulis dari pimpinan organisasi perangkat daerah dan pertimbangan Baperjakat.

7. Tanggal 2 Januari 2019, Bupati Faida memberhentikan 366 PNS dari jabatan, dan mengangkat kembali 211 pejabat. Tim Mendagri menemukan fakta, bahwa penandatanganan berita acara tim Baperjakat tidak memenuhi asas legal formal, karena ketiga PNS yang menandatanganinya sudah didemisionerkan (diberhentikan dari jabatan) menjadi jabatan fungsional umum, sehingga tidak berwenang memberikan pertimbangan kepada bupati.

8. Pengangkatan kembali oleh Bupati Jember mengakibatkan 66 PNS tidak diangkat kembali ke dalam jabatan sampai dengan Mei 2019, sehingga yang bersangkutan non job. Selain itu ada tujuh PNS yang memiliki dua jabatan definitif dalam dua keputusan yang berbeda.

9. Perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

10. Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Sepuluh fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Pemkab Jember terhadap:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.
4. Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Mendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi yakin bahwa surat gubernur sebagaimana perintah Mendagri ini akan segera diterima Pemkab Jember. Ia berharap Pemkab Jember menaati dan segera melaksanakan perintah Mendagri tersebut sesuai ketentuan berlaku. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar