Politik Pemerintahan

Mendagri Surati Gubernur agar Jatuhkan Sanksi Soal Kisruh di Jember

Jember (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwansa. Gubernur diminta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bersalah dalam kisruh politik di Kabupaten Jember.

Dalam surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember itu, ada sejumlah pelanggaran. Pertama, Mendagri menyatakan, bahwa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan atas dua pelanggaran.

Pelanggaran pertama adalah pelanggaran terhadap implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terkait pelanggaran implementasi merit sistem dan pelanggaran penataan kelembagaan perangkat daerah, Mendagri Tito mewajibkan Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Jember. Hal ini sesuai dengan pasal 10 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Mendagri juga menegaskan, bahwa DPRD kabupaten berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Ini sesuai dengan pasal 153 ayat 1 huruf (b) UU Nomor.23 Tahun 2014.

Mendagri juga mengingatkan bahwa bupati wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Merujuk ketentuan tersebut, Mendagri menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jember harus melaksanakan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan secara tegas, terkait pelanggaran terhadap implementasi merit sistem dan pelanggaran terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Pelanggaran kedua adalah pelanggaran terhadap keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mendagri menilai Bupati dan Faida telah melanggar ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal tersebut berbunyi: ‘Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun’. Mendagri mengharuskan Gubernur Khofifah menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas keterlambatan penetapan APBD 2020.

Apa sanksinya? Sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang telah diatur peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi membenarkan turunnya surat tersebut dan sudah mengklarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/8/2020) kemarin. “Kami tanyakan dan surat itu sudah didisposisi oleh gubernur. Gubernur sudah membentuk tim untuk mengkaji itu. Tinggal tunggu kajiannya,” katanya, Senin (10/8/2020).

DPRD Jember menunggu hasil kajian itu. “Tapi kemarin ada jaminan dari Pemprov Jatim bahwa akan konsisten dengan hasil evaluasi yang ditandatangani Bapak Wakil Gubernur waktu itu, Pak Emil Dardak, bahwa terkait APBD 2020, pihak yang patut diduga bersalah adalah bupati, bukan DPRD, karena yang terlambat sejak dari proses tahapannya adalah bupati,” kata Itqon. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar