Politik Pemerintahan

Menambang Emas Tanpa Melupakan Tanggung Jawab Sosial

Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jatim. [Foto: Balipost.com/bj.com]

Surabaya (beritajatim.com) — Manajemen PT Bumi Suksesindo (BSI), yang mengoperasikan kegiatan pertambangan emas, perak, tembaga, dan bahan mineral lainnya di Kabupaten Banyuwangi, Jatim berusaha memberikan efek positif bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan promosi kesejahteraan rakyat Banyuwangi.

Hal itu dikatakan Yusi A Pareanom, Communication Affair Manager PT Bumi Suksesindo, di Surabaya beberapa hari lalu. Komitmen tersebut selain dibuktikan dengan pemberian golden share sebesar 6,42 persen, ada cukup banyak program sosial yang didesain dan diimplementasikan korporasi ini kepada lingkungan sosial yang melingkarinya. Di tataran lebih strategis, Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu pemegang saham di PT Merdeka Copper Gold, induk dari PT BSI.

Yusi Pareanom mengutarakan, negara menerima pajak dan nilai royalti yang besar untuk mendukung pembangunan daerah ini dan peningkatan promosi kesejahteraan masyarakat. “Kami telah menyalurkan bantuan sosial terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Banyuwangi yang nilainya sekitar Rp 7 miliar. Total nilai CSR yang kita salurkan per tahun ke lingkungan sekitar daerah operasi bisa mencapai Rp 110 miliar,” kata Yusi Pareanom.

PT BSI adalah entitas bisnis dan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, merupakan perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2020 telah menerima Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 hektar. Lapangan operasi Tujuh Bukit PT BSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jatim dengan kegiatan utama saat ini terfokus pada unit bisnis produksi emas, perak, dan tembaga dioperasi Tujuh Bukit atau lebih dikenal sebagai Tumpang Pitu.

Dengan pemilikan saham sebesar 6,42 persen melalui mekanisme golden share, maka Pemkab Banyuwangi setiap tahun menerima bagian deviden dari keuntungan yang diperoleh korporasi. PT BSI secara konsisten merujuk pada regulasi yang berlaku membayar pajak dan royalti, yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2016, besaran nilai pajak yang dibayar PT BSI kepada kas negara sebesar Rp 45,86 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 54,76 miliar, tahun 2018 nilainya mencapai Rp 514,025 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 688,717 miliar. “Tahun 2018 dan 2019 nilai pajaknya melonjak tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya, karena kita mulai produksi,” ujar Yusi.

Selain membayar pajak ke kas negara, korporasi pertambangan emas, perak, tembaga, dan bahan mineral lainnya ini juga membayar royalti kepada Pemkab Banyuwangi yang nilainya terus meningkat. Pada 2017 nilai royalti yang dibayarkan sebesar Rp 66,85 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 125,078 miliar, dan tahun 2019 dengan Rp 165,258 miliar.

PWI Jatim bekerja sama dengan PT BSI saat menggelar kegiatan diskusi tentang potensi pertambangan di Jatim. [Foto: Dok bj.com]
Dengan izin usaha pertambangan (IUP) mencapai 4.998 hektar yang berada di 7 bukit, sehingga dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu, luas IPPKH mencapai 992,86 hektar, dan area operasi produksi seluas 694,8 hektar, diperkirakan kandungan deposit bahan mineral berharga, seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya di sana mencapai 180 juta ton bijih, yang mengandung 2,3 juta ounces emas dan 89,8 juta ounces perak.

Pada tahun 2018, tingkat produksi emas yang dihasilkan PT BSI mencapai 167.506 ounces emas dan 140.738 ounces perak. Pada tahun 2019, operasi Tujuh Bukit menghasilkan 223.042 ounces emas dan 409.492 ounces. “Kami menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan penambangan ini. Kami perkirakan kegiatan penambangan di lahan konsesi bisa berlangsung selama 40 tahun sampai 60 tahun,” tambah Ginano Katamsi, eksekutif PT BSI yang menghandle kegiatan penambangan.

Guna mengimbangi intensitas penambangan, kata Katamsi, program tanggung jawab terhadap lingkungan pun secara progresif dilakukan, mulai dari pemantauan dan pengelolaan lingkungan, pemulihan, hingga perbaikan kondisi lahan dengan proses rehabilitasi dan reklamasi.

Menurut Katamsi, sesuai amanat regulasi, khususnya Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia nomor 1824 K/30/MEM/2018, fokus program Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT BSI untuk periode 2019 sampai 2023 adalah berkontribusi pada upaya kemandirian masyarakat dengan menyelaraskan diri dengan agenda rencana pembangunan daerah, sehingga pada akhir 2023, PT BSI dapat mengukur kontribusinya pada pencapatan tujuan pembangunan berkelanjutan di Banyuwangi.

Katamsi menjelaskan, konsep green mining diterapkan secara istiqomah manajemen PT BSI dalam kegiatan penambangan di Banyuwangi. Dalam konsep ini, katanya, kegiatan penambangan bersifat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial maupun lingkungan fisik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Praktek green mining di PT BSI, tegasnya, memuat kaidah-kaidah keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu-batuan, serta pengelolaan sisa tambang. “Makanya, tadi saya katakan umur tambang ini bisa 40 tahun sampai 60 tahun,” tandasnya.

Secara teknis operasional, kata Katamsi, teknologi yang digunakan untuk melarutkan mineral adalah pelindihan atau heap leach, di mana bijih ditumpuk di pelataran untuk kemudian diairi dengan solusi sianida sodium selama 120 hari. Penyiraman dilakukan pada tumpukan ore (heap leach pads) tersebut. Di mana pelataran atau heap leach pad dibangun dengan menerapkan beberapa lapisan tanah murni, tanah liat atau clay, plastik HDPE dengan tujuh lapis dan dilengkapi dengan sistem pendeteksi kualitas air dan tanah atau disebut Leakage Collection and Recovery Systems (LCRS) dan Under Drain System.

“Sistem ini akan membantu memastikan kualitas air tanah tetap bersih dan tidak ada kebocoran larutan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan,” jelas Katamsi.

Terkait dengan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, Katamsi mengatakan, reklamasi dimulai segera setelah semua bagian lahan dimanfaatkan tanpa menunggu seluruh lahan selesai ditambang. Sampai Maret 2020, PT BSI telah mereklamasi lebih dari 58,69 hektar.

“Rehabilitasi, baik permanen maupun sementara, secara progresif dilakuan terhadap bukaan-bukaan lahan yang telah selesai dikerjakan. Kegiatan ini dilakukan di antaranya untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi, memperbaiki produktivitas lahan dan kestabilan lereng, juga penanaman cover crop atau tanaman penutup di tanggul-tanggul jalan dan lereng timbunan top soil atau tanah pucuk,” tegas Katamsi. [air/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar