Politik Pemerintahan

Mediasi Gugatan Hak Angket di PN Jember Buntu

Jember (beritajatim.com) – Sidang mediasi gugatan hukum warga negara (citizen law suit) terhadap DPRD Jember, Jawa Timur, di pengadilan setempat, Senin (27/4/2020), berakhir buntu.

Dalam sidang yang dipimpin hakim mediator Ni Gusti Made Utami ini, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menolak untuk mencabut surat keputusan usulan hak angket. “Artinya, gugatan ini akan berlanjut ke persidangan?” tanya Utami. Itqon pun menyatakan tak keberatan jika masalah ini dilanjutkan dalam persidangan.

Anasrul, salah satu pengacara tim advokat DPRD Jember, menyatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan. “Kami menunggu panggilan lagi dari hakim,” katanya

Sementara itu, Heru Nugroho, salah satu pengacara Slamet Mintoyo, penggugat hak angket, menyayangkan proses mediasi yang terjadi beberapa kali baru dihadiri pimpinan DPRD Jember. “Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi dibatasi 30 hari dan harus dihadiri para pihak dengan atau tanpa kuasa. Jadi waktu yang berlalu dengan tidak hadirnya tergugat sangat disayangkan. Pertemuan satu kali para pihak sebenarnya tidak cukup, karena yg dibicarakan adalah hak rakyat yang notabene bukan sembarangan,” kata Heru.

Slamet Mintoyo, warga Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendaftarkan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD, di pengadilan negeri setempat, Rabu (26/2/2020).

Slamet diwakili dua kuasa hukum, Mohammad Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Ia mengatakan SK (Surat Keputusan) pembentukan hak angket melanggar undang-undang. Selain itu dasar hukum penggunaan hak angket sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, prosedur penggunaan hak angket ini tidak seperti yang sudah ditentukan baik dalam tata tertib DPRD Jember maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. “Gugatan ini apapun bentuknya tidak akan diterima. (Hak angket) DPRD jalan terus saja, karena roh gugatannya salah,” kata Achmad Cholily, Ketua Tim Advokat ‘Bersahabat’ DPRD Jember.

Cholily menegaskan, hak angket ini bukan berlaku umum, tapi untuk anggota DPRD Jember. “Tidak ada efek (buat masyarakat). Citizen law suit (CLS) itu (gugatan) ketidakpuasan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Presiden sampai kepala desa. DPRD tidak masuk,” katanya.

Dalam CLS, tidak ada pembatalan surat keputusan. “Itu ranah Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Cholily.

Cholily menilai upaya CLS hanya bertujuan menghambat agar tidak ada pemakzulan bupati oleh DPRD Jember. Pasalnya, setelah hak angket dilaksanakan, DPRD Jember bisa menyampaikan pendapat yang berujung pemakzulan. “Mekanismenya jelas, ketika interpelasi (bupati) tidak hadir, maka dinaikkan menjadi hak angket,” katanya. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar