Politik Pemerintahan

Mediasi Gagal, Bawaslu-KASN vs Camat Tanggul Bakal Disidangkan

Jember (beritajatim.com) – Mediasi kedua antara Camat Tanggul Muhammad Ghozali dengan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Aparatur Sipil Negara, di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (30/7/2020), berakhir buntu. Persidangan gugatan perdata dalam waktu dekat akan dilangsungkan.

Mediasi melibatkan KASN yang diwakili Agung Hendrawan, asisten komisioner, Ghozali yang didampingi pengacara Mohammad Husni Thamrin, Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka, dan Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim. Dua komisioner Bawaslu Jatim lainnya juga hadir di luar ruang mediasi, yakni Nur Elya Anggraini (Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga), dan Muh. Ikhwanudin Alfianto (Divisi Penindakan Pelanggaran).

“Mediator menutup proses mediasi, di mana tidak ada kesepakatan di antara pihak terhadap gugatan ini. Memang ada perubahan tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, berkaitan dengan sanksi, penggugat (Ghozali) minta agar sanksinya diturunkan jadi sanksi ringan. Kedua, penggugat juga minta agar ada biaya yang ditanggung renteng kami para tergugat (Bawaslu dan KASN),” kata Purnomo.

Agung mengatakan, pihaknya siap mengikuti proses hukum persidangan. “Garis bawahnya adalah kami sudah melaksanakan perintah undang-undang sesuai Undang-Undang ASN. Karena merupakan perintah UU ASN, maka perintah itu wajib diperintahkan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” katanya.

Sementara itu, Thamrin menjelaskan, mediasi sudah dilakukan dua kali. “Ternyata kami sepakat untuk tidak sepakat. Karena ini perkara perdata, sampai sebelum dibacakan putusan, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan ada titik temu. Agenda berikutnya pembacaan gugatan, tinggal menunggu panggilan majelis hakim. Kira-kira dua sampai tiga minggu ke depan. Ini perkara biasa saja. Tidak ada yang luar biasa,” katanya.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) digugat oleh Muhammad Ghozali untuk membayar ganti rugi Rp 533 juta, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, menyusul terbitnya surat rekomendasi sanksi terhadap Ghozali.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan agar Ghozali dijatuhi sanksi disiplin sedang, karena terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara dengan mengampanyekan Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Semua berawal dari beredarnya sebuah klip berdurasi 21 detik di media sosial yang mempertontonkan Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ dan dukungan untuk bupati. Video tersebut dibuat, saat Ghozali menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Jember kepada perempuan tua difabel warga Desa Kramat Sukoharjo pada 13 Februari 2020. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar