Politik Pemerintahan

Masalah Surat Ijo di Surabaya Mencuat Lagi

Surabaya (beritajatim.com) – Masalah terkait Surat Ijo di Kota Surabaya mencuat kembali. Pada dengar pendapat terkait restribusi kekayaan daerah, Komisi B DPRD Surabaya mendesak kepada Pemerintah Kota untuk membebaskan retribusi ijin pemakaian tanah (IPT) atau Surat Ijo untuk kawasan pemukiman.

Ketua Pansus Restribusi Kekayaan Daerah Baktiono mengatakan jika terkait pembahasan restribusi kekayaan daerah yang paling menarik adalah tentang ijin pemakaian tanah (IPT).

“Kalau untuk ijin pemakaian tanah (IPT) semua anggota pansus setuju untuk pemukiman kita bebaskan semua. Kita ingin mengakhiri konflik puluhan tahun antara pemkot dengan rakyat ini konfliknya berakhir.” kata Baktiono kepada awak media.

“IPT itu isinya ada Eigendoom, itu hak milik jaman belanda. Artinya, kalau belanda sebagai penjajah atau kompeni mengakui kalau itu miliknya rakyat, lah kalau pemkot mengakui miliknya pemerintah kota, inikan tidak logis. Inikan lebih parah dari jaman penjajahan waktu itu,” papar Baktiono lebih lanjut.

Masih menurut Baktiono, permasalahan IPT juga terkait dengan petok D. “Kita bisa buktikan bahkan juga ada letter C yang diakui juga milik pemerintah kota yang disebut surat ijo yang diakui oleh masyarakat tadi, kalau Pemerintah Kota disebut ijin pemakaian tanah didalamnya ada itu,” tegasnya.

“Dan masyarakat mengugat itu tidak salah, karena pemerintah kota waktu itu asal masukan saja dalam aset sejak tahun 2008. Dan warga yang tergabung dalam surat itu menggugat sejak tahun 2003,”

“Lah oleh karena itu untuk mengkhiri konflik walaupun tadi ini tidak langsung semuanya. Paling tidak kan lima puluh persen yang ada hubungan baik selama ini, kita bebaskan restribusinya. Untuk pemukiman saja, tidak peduli untuk pemukiman apapun, kecuali untuk komersial dan peruntukan lainnya,” pungkas Baktiono.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar