Politik Pemerintahan

Masa Kontrak Ratusan THL Banyuwangi Tak Diperpanjang, Fraksi PKB Prihatin

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafrochatin Ni’mah menyebut, rasionalisasi tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi dinilai kurang pas. Terlebih, pemberhentian sepihak itu bersamaan dengan situasi pandemi Covid 19.

“Ya kami sangat prihatin, karena di tengah pandemi ini kami menilai rasionalisasi THL itu kurang pas,” ungkap Mafrochatin Ni’mah saat ditemui di ruangannya, Rabu (10/3/2021).

Ia menilai jika alasan pemerintah adalah terkait anggaran hal itu juga kurang tepat. Pasalnya, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau alasannya anggaran, kami bersama SKPD kemarin juga sudah sepakat, sudah digedok dan tentunya sudah dihitung,” katanya.

Ironisnya, kata Ni’mah, beberapa THL justru berasal dari tenaga kesehatan yang notabene sebagai garda terdepan pelayanan untuk penanganan Covid 19.

“Terutama di rumah sakit, untuk saat ini di situasi pandemi tenaga kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan Covid, kalau ini dikurangi apa bisa maksimal untuk pelayanan masyarakat?. Karena di rumah sakit itu butuh tindakan, kalau di kantor lain mungkin bisa pakai komputer,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah bijaksana untuk menyikapi hal ini. Setidaknya harus mengkaji ulang terkait rasionalisasi THL ini.

“Sehingga harapan kami, pemerintah untuk menyikapi dengan bijaksana. Karena masyarakat sedang kesulitan, kekurangan pendapatan, usaha tutup, butuh pekerjaaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi Nafiul Huda menyebut ada 331 THL yang tidak diperpanjang kontraknya pada Tahun 2021.

Pengurangan THL ini dikarenakan pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian pegawai. Sebab, jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

“Jadi rasionalisasi pegawai ini dilakukan berdasarkan Anjab (analisis jabatan) atau ABK (analisis beban kerja). Kita selama ini masih over (pegawai), karena pengangkatan kita selama ini berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi,” kata Nafiul Huda.

Setelah dilakukan rasionalisasi berdasarkan Anjab dan ABK, kata Huda, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi hanya sebesar 7.313 pegawai. Kebutuhan personil itu meliputi 3.897 PNS, 114 PPPK, dan selebihnya adalah THL.

Namun, jumlah pegawai Pemkab Banyuwangi yang ada saat ini mencapai 7.902 orang atau mengalami kelebihan sebanyak 589 personil. [rin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar