Politik Pemerintahan

Mas Iin Siap Kawal Bantuan Anggaran Belajar Mengajar di Ponpes

Achmad Amir Aslichin (Mas-lin) Anggota DPRD Jatim

Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi PKB DPRD Jatim lega karena Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk membantu pondok pesantren (ponpes). Bantuan itu untuk menyediakan fasilitas kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di ponpes.

Sebagai anggota Fraksi PKB, Achmad Amir Aslichin (Mas-lin) mendukung dan siap mengawal kembalinya proses belajar mengajar di ponpes. Tentu dengan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan.

“Kami tidak ingin ada klaster penularan di ponpes yang berdampak pada kesehatan santri serta para guru atau pendidik,” katanya Minggu (7/6/2020).

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur tersebut akan mengawal kebijakan anggaran untuk memback- up ponpes memasuki pembelajaran. Anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan jaminan bagi santri bisa bebas dari virus corona.

“Memasuki new normal aktivitas belajar mengajar di ponpes bisa kembali dimulai dengan harapan semua santri dan pengajarnya tetap sehat,” harap Mas lin.

Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur ini juga meminta Pemprov Jawa Timur memberikan edukasi protokol kesehatan kepada pengelola ponpes. Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pola hidup sehat baru di lingkungan ponpes.

Selain itu, sambungnya, pihak terkait melaksanankan PCR test gratis untuk santri dan pengajarnya. “Hal itu dilakukan agar tidak ada penyebaran virus corona baru di lingkungan ponpes,” ucap mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode tersebut.

Apalagi, lanjut dia, lingkungan pendidikan ponpes tidak sama dengan lingkungan pendidikan pada umumnya  yakni hidup komunal. Maka diperlukan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana. Misalnya, ruang tidur santri, ruang belajar santri dan juga termasuk MCK yang sesuai dengan standar kesehatan.

Pemprov Jawa Timur juga akan membantu APD di setiap Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), menyiapkan vitamin C, menyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, masker dan sprayer disinfektan.

Koordinasi harus dilakukan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota agar proses menuju pencegahan penularan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. (isa/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar