Politik Pemerintahan

Mantan Pejabat Desak Anggota DPR RI dari Jember Bicara dengan Mendagri

Achmad Sudiyono (kiri) dan Zainal Abidin

Jember (beritajatim.com) – Mantan pejabat aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan warga mempertanyakan peran delapan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang untuk menyelesaikan persoalan politik birokrasi di kota tersebut.

“Saya sangat prihatin melihat Kabupaten Jember yang birokrasinya sangat carut-marut. Hampir tidak ada pejabat definitif, bahkan ada pejabat pelaksana tugas tidak prosedural, sehingga secara kewenangan tidak memenuhi syarat dan menabrak aturan. Ketika menabrak aturan, kan tidak bisa melaksanakan apa-apa,” kata Achmad Sudiyono, mantan kepala Dinas Pendidikan Jember dan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Senin (25/1/2021).

Sudiyono juga menyesalkan belum adanya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) resmi dan carut marut masalah kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah. “Tentu pelayanan kepada seluruh sektor akan terhambat. Belum lagi teman-teman ASN katanya belum gajian. Apakah itu secara nasional atau karena APBD? Kalau karena APBD, itu kan penyiksaan terhadap ASN,” katanya.

Sudiyono mengatakan, akhir pemerintahan Bupati Faida semestinya berakhir bahagia. “Happy ending. Kalau berdemokrasi, apapun hasilnya harus diterima dengan legowo (besar hati),” katanya.

Selama empat dekade menjadi ASN, Sudiyono mengaku belum pernah menemui situasi seperti saat ini. Masyarakat Jember sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. “Saya berharap Bapak Menteri Dalam Negeri agar betul-betul mengambil sikap. Dengarkan suara rakyat. Jangan sampai Pak Menteri tidak mengindahkan keluhan-keluhan masyarakat Jember untuk memberikan punishment kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah carut-marut,” katanya.

Sudiyono mengaku emosi melihat situasi sekarang. “Saya emosi karena masyarakat Jember tak terlayani baik. Saya sudah ‘ngempet’ berbulan-bulan. Tidak ada sanksi. Bebas bupati,” katanya.

Sudiyono mendesak delapan anggota DPR RI dari Dapil Jember-Lumajang supaya proaktif menyelesaikan persoalan itu. “Rakyat Jember tidak punya APBD. Ayo yang duduk di DPR RI, matur (berbicara) kepada presiden, matur kepada Ketua DPR RI, matur kepada Pak Menteri, untuk membenahi Jember,” katanya.

Zainal Abidin, mantan camat dan kepala Bagian Humas, meminta para anggota DPR RI dari Dapil Jember-Lumajang agar lebih peduli. “Kondisi Jember saat ini sangat berdampak sekali, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik,” katanya, mencontohkan masalah operasional pembuangan sampah yang harus melibatkan saweran masyarakat.

Zainal mendengar informasi bahwa masalah Jember sudah dibahas pemerintah pusat. Bupati Faida sudah diperiksa oleh tim gabungan Kemendagri karena dugaan penyalahgunaan wewenang. “Tinggal menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri. Kita punya anggota DPR RI, kan bisa saja memanggil hearing Kementerian Dalam Negeri. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Jember? Punishment-nya apa? Kalau bupati dianggap salah, ya punishment-nya harus tegas,” katanya.

Menurut Zainal Abidin, DPR RI bisa menanyakan keputusan Mendagri. “Ini menurut saya pribadi anggota DPR RI dari Dapil Jember-Lumajang kok tenang-tenang saja. Mari kita sama-sama memperhatikan masyarakat Jember, yang layanannya terputus akibat simpang siur KSOTK dan kebijakan-kebijakan yang menurut gubernur ilegal,” kata Zainal.

Dukungan agar anggota DPR RI dari Dapil Jember dan Lumajang bertindak juga diungkapkan Slamet Riyadi, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu. “Kejadian Jember ini sudah mulai 2018. Semestinya mereka sudah tahu. Saat ini APBD tidak punya, ASN belum gajian, ini kan kasihan. Masa mereka tidak dengar. Semestinya mereka bisa menyuarakan di DPR RI,” katanya.

“Kita ini mau mengadu ke siapa? Punya gak Jember wakil di DPR RI? Itu saja. Sebenarnya DPR RI sudah harus bisa mendesak Mendagri agar cepat bertindak, mendesak Mendagri agar menyelesaikan masalah Jember sekarang juga,” kata Slamet. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar