Politik Pemerintahan

Maklumat Panglima Birokrasi untuk ASN Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris daerah seringkali disebut sebagai panglima birokrasi di kalangan aparatur sipil negara, karena memiliki kewenangan tertinggi dalam teknis administrasi di pemerintahan.

Sebutan panglima birokrasi ini benar-benar diimplementasikan dalam arti harfiah, menyusul konflik antara sebagian besar ASN Jember dengan Bupati Faida. Konflik ini terakumulasi dalam mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida yang dilakukan ratusan perwakilan ASN dengan dipimpin Sekretaris Daerah Mirfano beberapa waktu lalu.

Baru-baru ini, Sabtu (23/1/2021), beredar pula pesan WhatsApp dari Mirfano kepada kalangan ASN Jember. Beritajatim.com telah mengonfirmasinya dan Mirfano membenarkan bahwa itu pesan darinya. Pesan WhatsApp ini berisi maklumat sikap terhadap perintah pengusulan rencana kerja belanja (RKB) dari anggaran belanja tidak tetap (BTT) 2021 oleh Bupati Faida kepada kepala organisasi perangkat daerah.

Maklumat Sekda Mirfano via WA ini ditujukan kepada 14 OPD, yakni
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. Bagian Umum
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat
10. Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Bagian Humas
13. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air
14. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Dalam pesan WhatsApp itu, Mirfano mengingatkan bahwa dasar pencairan anggaran BTT 2021 adalah Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang diundangkan tanpa pengesahan gubernur Jawa Timur.

“Perbup APBD 2021 dimaksud secara substansi tidak memedomani peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tantang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Mirfano.

Menurut Mirfano, Perbup APBD 2021 dimaksud juga tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 107 Ayat 2 yang menyatakan, bahwa rancangan peraturan kepala daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

“Sedangkan berdasarkan dokumen Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 dimaksud, semua jenis belanja dan di luar belanja wajib mengikat juga menjadi prioritas bupati dan ditampung dalam peraturan bupati dimaksud,” kata Mirfano. Ia sudah melaporkan perbup ini kepada gubernur agar dibatalkan.

Gubernur sendiri sudah melayangkan surat Nomor 131/719/011.2/2021 Tanggal 15 Januari 2021. Surat itu dinyatakan, bahwa mengingat surat keputusan bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon ll, lll dan lV dan kemudian menunjuk pelaksana tugas adalah tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana tugas, maka kebijakan tersebut cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum.

“Terkait dengan pengundangan Peraturan Bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2021 yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan pelaksana tugas, maka semua jabatan mengalami demisioner tanpa dikukuhkan kembali dalam jabatan yang setara. Sehingga stasus kepegawaian seluruh pejabat adalah staf. Sebagai staf, para pejabat akan kehilangan hak-hak seperti tunjangan jabatan,” kata Mirfano. Hal ini juga sudah dilaporkan ke gubernur agar perbup KSOTK dibatalkan.

Mirfano meminta kepada seluruh pejabat dan ASN tetap tenang dan menyikapi masalah dengan pikiran jernih. Dia meminta, perintah menyusun RKB yang bersumber dari WhatsApp atau lisan tanpa perintah tertulis agar diabaikan. “Jika ada perintah tertulis pun dimohon agar kepala OPD berkonsultasi dengan kami,” katanya.

Mirfano menutup pesan WA-nya dengan ucapan terima kasih. “Salam Perjuangan ASN. Semoga Allah melindungi kita semua,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar