Politik Pemerintahan

Maju Pilbup 2020, Pungkasiadi Konsultasi ke KPU Mojokerto

Petahana Mojokerto, Pungkasiadi saat menerima rekom dari PKB, Sabtu (8/8/2020) pekan lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Petahana Mojokerto, Pungkasiadi harus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terkait cuti yang harus dijalaninya saat maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) serentak, 9 Desember 2020 mendatang. Meski ia sudah mengantongi rekom dari tiga partai besar.

“Saya nanti akan komunikasi ke KPU. Apakah mungkin cuti panjang atau pas kampanye saja, saya kurang paham. Nanti kami minta petunjuk ke KPU seperti apa cutinya nanti,” ungkap Pung (sapaan akrab, red), Rabu (12/8/2020).

Pung mengaku sampai saat ini belum tahu aturan yang berlaku bagi calon petahana yang berniat maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Meski dikabarkan hanya sekedar cuti saat kampanye, namun hal tersebut masih butuh penjelasan lebih lengkap dari penyelenggara pilbup.

Sementara masa baktinya sebagai kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi. Yakni kurang enam bulan lagi terhitung hingga berakhirnya masa bakti kepemimpinannya, 17 Februari 2021 mendatang. Sehingga ia mengaku masih akan berkoordinasi dengan penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori. [Foto: misti/bj.com]

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori menjelaskan, batas peletakan sementara jabatan Bupati harus sudah terhitung mulai 26 September atau saat masa kampanye dimulai. Ini sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilgub, Pilbup, dan Pilwali.

Dan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak. Sehingga atribut beserta fasilitasnya sebagai kepala daerah harus dilepas sementara selama masa kampanye.

“Masa kampanye mulai 26 September, artinya petahana sudah dinyatakan cuti sebelum tahapan itu berlangsung. Pengambilan cuti tidak harus berlangsung sepanjang tahapan berakhir atau sampai penetapan pasangan terpilih. Berlakunya cuti hanya saat masa kampanye saja,” ujarnya.

Buchori menambahkan, petahana cukup mengajukan cuti selama masa kampanye berlangsung 71 hari saja, atau sampai 5 Desember nanti. Namun untuk Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono diharuskan mundur dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

“SK pengunduran dirinya sudah harus diserahkan ke KPU maksimal 30 hari sebelum coblosan atau terakhir 9 November. Dihitung mundur sebulan sebelum pencoblosan, berarti per tanggal 9 November sudah harus ada pernyataan mundur sebagai ASN dari pejabat yang berwenang,” pungkasnya. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar