Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Mahfud MD : Tak Ada Kaitan Pengesahan RUU PDP dengan Bjorka

Menko Polhukam Mahfuz MD

Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa tak ada kaitan antara pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan fenomena hacker Bjorka.

Mahfud menerangkan, Undang-undang PDP sebenarnya sudah lama ditunggu. Sedangkan pengesahan RUU PDP tersebut bukan karena adanya kasus kebocoran data.

“Undang-undang PDP ini memang undang-undang yang memang lama ditunggu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebocoran data karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka, itu sudah disahkan di DPR, tinggal menunggu sidang pleno,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9/2022).


Mahfud juga menyatakan pembahasan RUU PDP sudah lama berjalan. Sementara pengesahannya baru saat ini.

“Ini sudah dua tahun lebih dibahas dan untuk peraturan perlindungan data pribadi, peraturan pelaksananya sudah kita siapkan,” lanjutnya.

Disinggung soal Bjorka, Mahfud memastikan tidak ada data negara sifatnya rahasia yang bocor. Dia menilai Bjorka hanya membuat data sendiri lalu disebar sehingga menimbulkan kehebohan.

“Apa data yang bocor oleh Bjorka, data negara? Ndak ada. Itu buat sendiri aja, terus disebar. Data saya disebarkan, ditulis nama ibu, Siti Aminah. Lha, nama ibu saya bukan Siti Aminah. Berarti ngarang dia,” tegasnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU PDP dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, pada Selasa (20/9/2022) kemarin.

Naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah empat pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal. [ipl/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar